Network
BERITASOLORAYA.com - Kementerian Pertahanan Rusia dikabarkan tengah dalam proses melakukan pembelian roket dan peluru amunisi artileri dari Korea Utara.
Jutaan roket dan peluru untuk artileri tersebut dikabarkan bakal digunakan untuk kebutuhan pertempuran yang berlangsung di Ukraina.
Dilansir BeritaSoloRaya.com
Baca Juga: Satu Tersangka Penusukan Massal Terhadap Pribumi Kanada Ditemukan Tewas
Pejabat intelijen AS juga menjabarkan kekurangan pasokan Rusia dapat disebabkan oleh sanksi serta pembatasan ekspor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Eropa.
Pejabat itu mempercayai bahwa di masa mendatang, Rusia mampu membeli beberapa kebutuhan militer tambahan dari Korea Utara.
Namun, hingga saat ini belum diketahui secara detail berapa jumlah pasokan persenjataan yang akan dibeli Rusia dari Korea Utara.
Kabar tentang rencana pembelian roket dan peluru artileri tersebut muncul setelah belakangan ini pemerintahan Biden memverifikasi pada Agustus, militer Rusia telah menerima drone produksi Iran yang diterjunkan dalam medan perang di Ukraina.
Rusia dikabarkan telah memesan drone jenis Mohajer-6 dan Shahed-series yang diproduksi oleh Iran.
Pemerintahan Biden juga menganggap bahwa hal tersebut mungkin menjadi salah satu rencana Moskow untuk memperoleh ratusan pesawat tanpa awak untuk diturunkan di Ukraina.
Dilain sisi, Korea Utara sendiri tengah berupaya untuk menjalin hubungan dengan Rusia. Korea Utara juga menunjukkan minatnya untuk membantu Rusia dengan cara mengirim pekerja konstruksi.
Para pekerja konstruksi tersebut direncanakan untuk membantu pembangunan kembali di wilayah yang telah diduduki Rusia.
Baca Juga: Kalahkan Rishi Sunak, Liz Truss Resmi Menjadi Perdana Menteri Inggris Gantikan Boris Johnson
Bahkan, belakangan ini Duta Besar Korea Utara untuk Rusia dikabarkan telah bertemu dengan utusan dari dua wilayah separatis yang ditopang Rusia untuk menjalin kerja sama di bidang migrasi pekerja.
Korea Utara bersekutu dengan Rusia dalam konflik yang terjadi di Ukraina serta mengakui kemerdekaan wilayah Donetsk dan Luhansk.
Bantuan pekerja yang direncanakan bakal dikirim ke wilayah yang dikuasai Rusia dianggap melanggar resolusi PBB.
Karena sejak tahun 2019, PBB mewajibkan seluruh negara anggota untuk memulangkan pekerja Korea Utara yang ada di wilayahnya.
Baca Juga: Resmi! Dokumen ini harus Disiapkan Non ASN Sebelum 30 September, untuk Pendataan Tenaga Honorer
Selain bantuan pekerja, resolusi PBB juga melarang Korea Utara untuk melakukan kegiatan ekspor atau impor senjata dari negara lain.
Hal tersebut menimbulkan kecurigaan bahwa negara China dan Rusia dinilai belum menjalankan sanksi yang diberikan PBB terhadap Korea Utara.***
