PLN dan Pertamina Perlu Cambukan, Mantan Politikus Demokrat Setuju Presiden Jokowi Marah

- 22 November 2021, 19:11 WIB
Ferdinand Hutahaean Mantan Kader Demokrat/Twitter/@FerdinandHaean3
Ferdinand Hutahaean Mantan Kader Demokrat/Twitter/@FerdinandHaean3 /
 
BERITASOLORAYA.com - Ferdinand Hutahaean menyetujui sikap Presiden Indonesia, Jokowi yang marah terhadap PLN dan Pertamina.
 
Ia mengatakan bahwa keduanya memerlukan cambukan yang keras.
 
Dalam akun Twitternya, pada hari Minggu 21 November 2021, mantan Politikus Demokrat tersebut menuliskan persetujuan dirinya tentang kekesalan Jokowi.
 
 
"Pak @jokowi betul, di 2 BUMN ini (PLN dan Pertamina) perlu cambuk lbh keras, banyak masalah tak terselesaikan dan hrs diperbaiki," tulisnya.
 
Ferdinand Hutahaean mengatakan pula bahwa dirinya aktif mengikuti informasi PLN dan Pertamina.
 
Selain itu, ada banyak kritik serta masukan yang disampaikan pada dua BUMN tersebut.
 
 
"Selama ini sy cukup aktif mengikuti informasi soal @pertamina dan @pln_123, ada banyak masukan yg kami beri dan banyak kritik yang kami sampaikan," ucap Ferdinand pada akun Twitternya.
 
Jokowi menyoroti 2 BUMN, yang diunggah langsung di YouTube Channel Sekretariat Presiden.
 
Dalam unggahan video Jokowi menyoroti keruwetan birokrasi BUMN : PLN dan Pertamina yang dianggap sebagai penghalang investor.
 
 
Presiden Indonesia mengatakan bahwa keruwetan birokrasi membuat banyak investor yang kesulitan jika ingin berinvestasi di BUMN.
 
"Ruwetnya ada di birokrasi kita dan BUMN kita sendiri. Kadang-kadang saya ingin marah kesesuatu yang saya tahu gampang, tapi sulit dilakukan, kok tidak jalan-jalan," ucap Presiden Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 16 November 2021.
 
Menurut Presiden Indonesia, investasi akan terbuka lebar BUMN, jika para pejabat membuka pintu secara lebar-lebar.
 
 
Dengan tegas, ia mengatakan untuk tidak mempersulit investor masuk.
 
"Kita sendiri pusing betul berhubungan baik dengan birokrasi maupun BUMN. Jangan sampai persepsi runtuh gara-gara apa yang saya sampaikan tidak bisa dikerjakan dengan cepat," ucap Presiden Indonesia.
 
Pak Presiden juga menambahkan, bahwa seharusnya BUMN mengerti konsekuensi dan penugasan yang diemban.***

Editor: Novrisia Yulisdasari

Sumber: Pikiran Rakyat


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x