Network
BERITASOLORAYA.com – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengungkap isi percakapannya dengan Menteri PANRB (MenpanRB) Abdullah Azwar Anas tentang nasib tenaga honorer.
Hal ini disampaikan Ganjar sesuai menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI masa persidangan 1 tahun 2022-2023 dikutip BeritaSoloraya.com dari portal resmi Provinsi Jateng.
Dalam pernyataannya, Ganjar menyinggung keputusan pemerintah, khususnya MenpanRB, untuk menghapus tenaga honorer di tahun 2023.
Baca Juga: Jika Tenaga Honorer Dihapus, Ini yang Akan Dilakukan Pemprov Jateng, Menurut Ganjar Pranowo
Gubernur Jateng mengatakan pihaknya secara pribadi telah mengirim pesan untuk MenpanRB usai Menteri Anas dilantik MenpanRB.
“Pada saat dilantik saya WA, selamat Pak Anas ada PR-PR penting. Satu kita selesaikan soal honorer, dalam konteks otonomi daerah dan kebutuhan. Maka kita bisa sharing,” kata Ganjar pada 12 September 2022 lalu.
Selanjutnya, Ganjar menyinggung nasib tenaga honorer yang telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun.
Menurutnya, MenpanRB harus mengubah metode perekrutan tenaga honorer yang telah bekerja selama belasan hingga puluhan tahun, yakni tidak lagi mengandalkan tes potensi akademik.
Baca Juga: Minta Tenaga Honorer Jangan Dulu Dihapus, Ganjar: Pak Menteri Tolonglah...
Ganjar menyebut seleksi untuk honorer tersebut seharusnya diubah menjadi memaksimalkan skill sesuai dengan formasi honorer tersebut.
“Wabil khusus untuk menyelesaikan honorer ini, tolong yang punya pengalaman sudah puluhan tahun, belasan tahun, testingnya diubah. Tidak lagi menggunakan model testing potensi akademis, tapi betul-betul skill. Maka yang di kami, provinsi, sudah lakukan itu,” tuturnya.
Keputusan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah, menurut Gubernur Jateng, terkesan tergesa-gesa.
Sebab, berdasarkan fakta di lapangan, tenaga honorer masih sangat dibutuhkan mengingat kurangnya pegawai ASN di instansi pemerintah.
Oleh karena itu, Ganjar meminta MenpanRB mengkaji kebijakan ini terlebih dahulu.
“Maka saran saya di-review dulu,” ujarnya.
Baca Juga: Guru Non Sertifikasi Catat, Begini Tahapan Seleksi PPG Dalam Jabatan 2023 Menurut Aturan Berlaku
Menurut Ganjar Pranowo, jika pemerintah benar-benar hendak menghapus tenaga honorer harus ada berbagai upaya yang dilakukan.
Upaya yang dimaksud adalah pengembangan sumber daya manusia yang ada sehingga dapat lebih multitalenta serta pemanfaatan teknologi.
Namun, kata Ganjar, hal itu tidak bisa dilakukan secepat membalikkan telapak tangan, tetapi dibutuhkan waktu yang tidak sebentar.
“Kalau itu memang harus dilaksanakan, maka kita menyiapkan SDM-nya agar dia multitalented. Sehingga mereka bisa bekerja dengan kemampuan-kemampuan mereka. Tentu butuh skill tambahan, tapi itu kan butuh waktu ya. Makanya tidak bisa dalam waktu pendek,” tutur Ganjar.
Baca Juga: Soal Penghapusan Tenaga Honorer Tahun 2023, Begini Kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo ke MenpanRB
Menanggapi pernyataan Ganjar, Tuti Nusandari dari pimpinan rombongan kunjungan kerja Komisi IX DPR menyampaikan respon positif.
“Jadi kita terus akan sharing-lah, masukan apa yang terbaik, dan Pak Gubernur juga memberikan saran yang bagus dan sudah dilakukan juga. Kami catat semua, jadi insyaallah kita tidak boleh patah semangat untuk bermanfaat,” kata Tuti.***
