Network
BERITASOLORAYA.com - Kebijakan pemerintah menghapus tenaga honorer nyatanya membuat resah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Tenaga honorer memang akan dihapus tahun 2023 ini dan pegawai pemerintah hanya dua saja, yaitu PNS dan juga PPPK.
Ganjar sendiri merasa gelisah kalau tenaga honorer benar-benar akan dihapus oleh pemerintah pada tahun 2023 ini.
Tenaga honorer memang akan dihapus tahun 2023 ini dan pegawai pemerintah hanya dua saja, yaitu PNS dan juga PPPK.
Ganjar sendiri merasa gelisah kalau tenaga honorer benar-benar akan dihapus oleh pemerintah pada tahun 2023 ini.
Baca Juga: Hore, Kemendikbud Sebut 4 Kriteria Guru Non Sertifikasi Bisa Mendapatkan Serdik, Kategorinya Ternyata...
Bukan tanpa alasan, Ganjar mengaku kalau Provinsi Jawa Tengah yang dipimpinnya masih kekurangan tenaga SDM di instansi.
Keresehan Ganjar Pranowo langsung disampaikan kepada Menteri PANRB, Azwar Anas lewat pesan langsung.
Bahkan ketika Azwar Anas baru dilantik menjadi Menteri PANRB, Ganjar Pranowo langsung memberikan pesan khusus pribadi kepada Anas.
“Pada saat dilantik saya WA, selamat Pak Anas ada PR-PR penting. Satu kita selesaikan soal honorer, dalam konteks otonomi daerah dan kebutuhan. Maka kita bisa sharing,” kata Ganjar, dikutip BeritaSoloRaya.com melalui situs jatengprov.go.id.
Bukan tanpa alasan, Ganjar mengaku kalau Provinsi Jawa Tengah yang dipimpinnya masih kekurangan tenaga SDM di instansi.
Keresehan Ganjar Pranowo langsung disampaikan kepada Menteri PANRB, Azwar Anas lewat pesan langsung.
Bahkan ketika Azwar Anas baru dilantik menjadi Menteri PANRB, Ganjar Pranowo langsung memberikan pesan khusus pribadi kepada Anas.
“Pada saat dilantik saya WA, selamat Pak Anas ada PR-PR penting. Satu kita selesaikan soal honorer, dalam konteks otonomi daerah dan kebutuhan. Maka kita bisa sharing,” kata Ganjar, dikutip BeritaSoloRaya.com melalui situs jatengprov.go.id.
Baca Juga: Guru Honorer Bersiap, Kemdikbud Akan Rilis Pengumuman Penting pada 2 dan 3 Februari 2023, Ada Apa?
Ganjar sendiri berkaca ada jumlah ASN yang ada di provinsi yang dipimpinnya langsung di mana masih sangat sedikit dan tidak cukup. Dari data per September 2022, jumlah ASN di Jawa Tengah adalah sebanyak 46.885 orang.
Rincian datanya mulai dari PNS sebanyak 36.831 orang, CPNS 360 orang, PPPK guru 9.284 orang, PPPK kesehatan 357 orang dan PPPK penyuluhan pertanian 53 orang.
“ini tiga (sektor non-ASN) yang hari ini menurut saya penting untuk mendapatkan perhatian,” jelas Ganjar.
Ganjar Pranowo menyoroti kebijakan penghapusan tenaga honorer yang dinilai sangat tergesa-gesa sekali oleh MenpanRB.
Ganjar sendiri berkaca ada jumlah ASN yang ada di provinsi yang dipimpinnya langsung di mana masih sangat sedikit dan tidak cukup. Dari data per September 2022, jumlah ASN di Jawa Tengah adalah sebanyak 46.885 orang.
Rincian datanya mulai dari PNS sebanyak 36.831 orang, CPNS 360 orang, PPPK guru 9.284 orang, PPPK kesehatan 357 orang dan PPPK penyuluhan pertanian 53 orang.
“ini tiga (sektor non-ASN) yang hari ini menurut saya penting untuk mendapatkan perhatian,” jelas Ganjar.
Ganjar Pranowo menyoroti kebijakan penghapusan tenaga honorer yang dinilai sangat tergesa-gesa sekali oleh MenpanRB.
Baca Juga: Selamat, Guru yang Diangkat sampai Tahun Berikut Akan Lebih Mudah Sertifikasi, Ada Keringanan?
Dari fakta yang ada di lapangan, pemerintah daerah tingkat provinsi sangat kekurangan pegawai sehingga pemerintah daerah menggunakan tenaga honorer untuk mengisi kekurangan tersebut.
“Maka saran saya di-review dulu,” usul Ganjar.
Ganjar juga berpendapatan, kalau pemerintah mau menghapus tenaga honorer maka harus diikuti dengan perkembangan sumber daya manusia terlebih dahulu.
Dalam artian, beban kerja yang sudah ada nantinya akan bertambah dan mengganti manusia dengan manfaat teknologi tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Dari fakta yang ada di lapangan, pemerintah daerah tingkat provinsi sangat kekurangan pegawai sehingga pemerintah daerah menggunakan tenaga honorer untuk mengisi kekurangan tersebut.
“Maka saran saya di-review dulu,” usul Ganjar.
Ganjar juga berpendapatan, kalau pemerintah mau menghapus tenaga honorer maka harus diikuti dengan perkembangan sumber daya manusia terlebih dahulu.
Dalam artian, beban kerja yang sudah ada nantinya akan bertambah dan mengganti manusia dengan manfaat teknologi tidak semudah membalikkan telapak tangan.
“Kalau itu memang harus dilaksanakan, maka kita menyiapkan SDM-nya agar dia multitalented. Sehingga mereka bisa bekerja dengan kemampuan-kemampuan mereka. Tentu butuh skill tambahan, tapi itu kan butuh waktu ya. Makanya tidak bisa dalam waktu pendek,” tandasnya.
Tenaga honorer sendiri memang akan resmi dihapus oleh pemerintah pada tanggal 28 November 2023 dan mengganti dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan juga digital.
Tentu bagi tenaga honorer yang sudah bekerja puluhan tahun dan meminta kejelasan status, mengharapkan pemerintah untuk mempertimbangkan penghapusan tenaga honorer.***
