Network
BERITASOLORAYA.com – Keputusan penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah dinilai masih belum pasti sebab masih ada beberapa opsi penyelesaian honorer yang masih akan dibahas pemerintah dan badan legislasi.
Namun, beberapa daerah telah lambat laun mengurangi tenaga kontrak dan honorer atau non ASN dari instansinya.
Hal ini berkaitan dengan arahan surat edaran Menteri PANRB untuk menghapus tenaga non ASN dari instansi pemerintah dengan batas waktu maksimal November 2023.
Baca Juga: Tidak Dihapus! Honorer di Daerah Ini Justru Dapat SK Pengangkatan dari Pemerintah Daerah Berikut
Namun, tenaga honorer di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dapat sedikit bernafas lega mendengar penuturan legislator setempat, Riskon Fabiansyah. Ia merupakan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur.
Dilansir BeritaSoloraya.com dari laman Antara, Riskon mengatakan bahwa perekrutan tenaga honorer bisa menjadi solusi bagi RSUD dr Murjani yang masih kekurangan pegawai tenaga kesehatan.
Menurut Riskon, perekrutan tenaga honorer ini dimungkinkan karena adanya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Tenaga honorer di kota ini menerima SK pengangkatan, mengaku bersyukur karena statusnya lebih terjamin,” kata Riskon pada Selasa, 7 Februari 2023.
Baca Juga: Terakhir 15 Februari, Siswa SD, SMP, SMA dan SMK Diminta Kemdikbud Lakukan Hal Ini. Guru dan Ortu Ikut Simak
Perlu diketahui bahwa RSUD dr Murjani Sampit berstatus BLUD. Artinya, rumah sakit yang berlokasi di Jalan HM Arsyad memiliki kemandirian karena diberi kewenangan mengelola anggaran sendiri.
Riskon mengatakan kewenangan inilah yang bisa digunakan untuk mengatasi kekurangan pegawai nakes, yakni dengan merekrut tenaga honorer.
Solusi ini menjadi cukup realistis mengingat instansi pusat dan daerah dilarang merekrut tenaga kontrak mulai bulan November 2023 mendatang.
Perekrutan tenaga honorer di RSUD dr Murjani menjadi solusi karena jumlah pegawai rumah sakit yang berstatus ASN (PNS maupun PPPK) terbatas.
Baca Juga: Soal Gaji Guru dan Tendik Honorer Tahun 2023, Mendikbud Jawab Lewat Hal Ini…
Padahal, RSUD dr Murjani membutuhkan sumber daya manusia yang mencukupi lantaran bergerak di bidang pelayanan dasar, yakni kesehatan.
Tentu saja jika semakin banyak banyak pasien yang datang, tenaga kesehatan yang banyak juga sangat dibutuhkan.
Lebih lanjut Riskon menjelaskan beberapa waktu lalu Komisi III DPRD Kotawaringin Timur mengadakan kaji banding ke RSUD kota Palangka Raya.
Dalam kegiatan tersebut, ia mendapati bahwa pengelolaan dana BLUD di RSUD Kota Palangka Raya mampu membiayai tenaga honorer kesehatan sejumlah lebih dari 150 orang, padahal rumah sakit tersebut bertipe D.
Baca Juga: Tanpa Ikut PPG, Guru ASN dan Honorer Bisa Dapat Tunjangan Setara Gaji Pokok, Begini Ketentuan Resmi Kemdikbud
Selain itu, ia juga mendapati bahwa besaran dana BLUD yang mereka kelola cukup besar. Pada tahun anggaran 2021, misalnya, ada sebesar Rp200 M, dan di tahun 2022 ada Rp180 M.
Hasil dari kaji banding ini akan menjadi bahan yang bisa disampaikan Komisi III DPRD Pemkab Kotawaringin Timur melalui leading sektornya Dinas Kesehatan dan rumah sakit.
“Sekaligus ini bisa menjadi solusi untuk mengakomodir kekurangan tenaga kesehatan, apalagi kita semua mengetahui bahwa ada regulasi yang tidak membolehkan rekrutmen tenaga kontrak oleh Pemkab Kotim,” tuturnya.***
