Network
BERITASOLORAYA.com – Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan update tentang rencana penghapusan honorer di tahun 2023. Ia menyampaikan bahwa pemerintah berusaha untuk tidak melakukan PHK massal.
Rencana penghapusan honorer pada bulan November 2023 masih menjadi berita hangat yang dinantikan update atau perkembangan terbarunya.
Pasalnya, setiap kebijakan yang diambil pemerintah dalam upaya penyelesaian honorer ini akan berdampak pada nasib jutaan tenaga honorer yang telah mengabdi di berbagai instansi pemerintah.
Baca Juga: P1 yang Belum Dapat Penempatan Akan Tergeser dari Sekolah Induk? Begini Jawaban Ditjen GTK Kemdikbud…
Lalu, bagaimana perkembangan kebijakan penghapusan honorer? Simak pernyataan Menpan RB Azwar Anas setelah sidang paripurna bersama Presiden Jokowi pada awal Maret 2023 lalu.
Dilansir BeritaSoloRaya.com dari pernyataan Menpan RB, saat ditanya tentang skema penyelesaian honorer apakah diangkat menjadi PPPK, Azwar Anas mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang mencari opsi terbaik.
“Jadi saya belum bisa umumkan pada kesempatan ini, tetapi kita sedang menyiapkan opsi terbaik dengan guiding-nya adalah targetnya tidak akan ada PHK massal, yang kedua tidak ada penambahan anggaran, karena kemarin ada opsi-opsi ekstrem sebelumnya,” tutur Menpan RB.
Baca Juga: 3.043 P1 yang Gagal Dapat Penempatan di PPPK Guru 2022, Simak 4 Poin dari Kemdikbud, Nomor 3 Bikin Tenang
Opsi ekstrem yang dimaksud Menpan RB adalah pengangkatan seluruh honorer menjadi ASN. Menurutnya, opsi ini akan menjadi beban bagi keuangan negara.
Adapun opsi ekstrem kedua adalah memberhentikan semua honorer. Terkait opsi ini, Azwar Anas mengatakan bahwa opsi ini akan menjadi masalah bagi sektor pelayanan publik.
“Atau diangkat sesuai prioritas,” sambungnya. “Yang sudah jalan sekarang mulai 2022, 2023 ini yang diangkat sesuai prioritas ini adalah pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Baca Juga: Ada Kabar Baik bagi Pejuang Beasiswa, OKP-LPDP: StuNed Tahun 2023 Telah Dibuka, Catatan Tanggalnya!
Menpan RB menambahkan bahwa pemerintah telah mempersiapkan 700 ribu formasi bagi kesehatan dan pendidikan. Namun, katanya, yang terserap atau yang diusulkan daerah hanya 400 ribu.
Mengenai hal ini, Azwar Anas berharap agar pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi pendidikan dan kesehatan.
“Nah, kami berharap daerah segera mengusulkan untuk P3K dari daerah, karena pendidikan dan kesehatan ini menjadi prioritas. Sekarang kita sedang ajukan formasi, 1 juta lebih formasi, yang sudah diajukan untuk 2024,” terangnya.
Baca Juga: Rangkuman Indonesia Babak 32 Besar All England Hari ke-1: Ginting Melaju Mulus, Gregoria Menang Susah Payah
Meski masih memprioritaskan guru dan tenaga kesehatan, Menpan RB mengatakan bahwa tenaga non ASN di bidang lain juga turut dipikirkan agar tidak terjadi PHK massal.
“Tentu tenaga non ASN tidak hanya guru dan kesehatan, tentu di banyak tempat juga banyak. Oleh karena itu, kita sedang siapkan opsi terbaik tanpa menambah anggaran tapi tidak ada PHK sehingga mereka tetap berada di tempatnya,” terangnya.***
