Network
Menpan Anas sendiri sebelumnya telah mengungkapkan tentang adanya tiga opsi, “Ada tiga solusi yang ditawarkan, yaitu non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai dengan skala prioritas.”
“Prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal, menuju birokrasi berkelas dunia dan di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan,” imbuh Abdullah Azwar Anas.
Baca Juga: Mudik Gratis Pemprov Sumsel 2023: Buruan Cek Jadwal, Syarat Pendaftaran dan Rute Mudik
Opsi pertama untuk mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi ASN, kekurangannya terdapat pada kualitas, tak semua tenaga honorer memiliki kualitas yang mumpuni.
Sementara untuk opsi kedua yakni jika seluruh tenaga honorer dihapuskan, Menteri Anas menjelaskan, “Konsekuensinya adalah terganggunya layanan publik. Karena banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba tapi belum ada yang menggantikan di sektor-sektor pelayanan publik terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.”
Untuk opsi ketiga yang mana tenaga honorer akan diangkat menurut skala prioritas, Menpan RB Anas memaparkan bahwasanya sedang dirumuskan.
“Prioritas ini kita rumuskan kemudian kita lakukan langkah-langkah afirmasi bagi tenaga non-ASN seperti pendidikan dan kesehatan,” papar Azwar Anas.***
