Network
BERITASOLORAYA.com - Mengenai polemik pengangkatan guru-guru honorer dalam PPPK guru 2023, masih banyak guru-guru lulus passing grade atau pelamar P1 yang belum lulus seleksi atau belum juga mendapat penempatan di sekolah.
Hal ini menjadi perhatian serius, tak terkecuali bagi para anggota-anggota di Komisi X DPR yang ingin agar para pelamar P1 ini segera diangkat sebagai ASN PPPK guru.
Melihat banyaknya pelamar P1 PPPK guru yang belum juga selesai dituntaskan sampai saat ini, Komisi X DPR RI menegaskan bahwa seharusnya para pelamar P1 ini yang dituntaskan lebih dulu.
Pelamar P1 PPPK guru harus secepatnya dituntaskan dan jangan buka perekrutan PPPK guru sebelum sejumlah pelamar P1 ini belum habis seluruhnya dalam pengadaan PPPK.
Baca Juga: ALHAMDULILLAH, Tenaga Honorer Dapat Hadiah Spesial, Anggota DPR: Seluruhnya Wajib Diangkat Menjadi ASN PPPK
Nur Purnamasidi, salah satu anggota Komisi X DPR RI, karena masih banyaknya pelamar P1 PPPK guru yang belum terangkat sejak beberapa tahun pengadaan PPPK guru diadakan, maka seharusnya seluruh pelamar ini ditarik seluruhnya ke instansi pusat.
“Kita tarik semua pelamar P1 itu ke pusat, kemudian kita selesaikan masalahnya di pusat,” katanya. “Kalau itu sudah berhasil, baru formasi pelamar umum tadi bisa dibuka lagi.”
Nur Purnamasidi berharap masalah ini segera diselesaikan secepatnya, supaya tidak menimbulkan kecemasan berkepanjangan bagi pelamar PPPK guru yang belum kunjung ditempatkan.
Setelah Nur Purnamasidi, anggota Komisi X DPR RI yang lain yaitu Ledia Hanifah, mengatakan bahwa ia juga setuju dengan persepsi dari Nur Purnamasidi terkait penuntasan pelamar P1 yang belum juga diangkat sebagai ASN PPPK guru.
Ledia Hanifah kemudian meminta supaya pemerintah jangan buka rekrutmen dulu sebelum pelamar P1 PPPK guru ini dituntaskan seluruhnya, mengingat sisa-sisa guru dar pengadaan sebelumnya masih sangat banyak.
“Menurut saya, tuntaskan terlebih dahulu persoalan-persoalan PPPK guru 2021 dan PPPK guru 2022,” ujar Ledia berpendapat, “2023 baru mengadakan rekrutmen lagi dengan mekanisme yang dipebaharui."
Ledia kemudian juga ungkap mengenai 3.043 P1 yang kemarin mendapat pembatalan penempatan “Kan masih banyak yang kemarin sudah sempat dinyatakan lulus seleksi tapi ada banyak masalah, seperti pembatalan penempatan dan lain-lainnya.”
Sudah bertahun-tahun dan ratusan ribu guru yang lulus PPPK guru sedang menunggu kejelasan tentang masa depan mereka yang masih tidak jelas.
“Salah satu masalah terbesar kita yaitu ketidaksinkronan data pada dapodik dengan data yang dimiliki pemerintah pusat dan juga data yang dimiliki pemerintah daerah,” tegas Ledia.
Menanggapi hal ini, Dirjen GTK Kemendikbud Nunuk Suryani, menanggapi dengan “Jadi, karena ada kerja sama yang baik dengan K/L lain, itu sudah banyak formasinya, 278 ribu.”
Baca Juga: SEGERA CEK, Cara Mengetahui Guru yang Bebas Seleksi Administrasi PPG Dalam Jabatan 2023 di Laman SIMPKB
Prof. Nunuk melanjutkan “Namun, kami masih perlu satu ronde lagi, dan permohonan kami sudah diterima oleh pak deputi untuk dibuka lagi agar bisa mengakomodir lebih banyak P1, sehingga tidak ada lagi yang tersisa.”
Hal ini sebelumnya telah diungkap oleh Deputi Bidang SDM Kemenpan RB, Alex Denni, dalam raker bahwa Kemenpan RB siap untuk membuka kembali pengusulan kebutuhan PPPK guru 2023 demi lebih banyak menyerap P1 PPPK guru.***
