Network
BERITASOLORAYA.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencabut izin operasional beberapa perguruan tinggi swasta (PTS) yang terbukti bermasalah dan melakukan pelanggaran berat. Pencabutan izin operasional ke beberapa PTS dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) berdasarkan hasil laporan masyarakat dan pemantauan lapangan.
Disampaikan oleh Nizam selaku Pelaksana tugas Direktur Jenderal (Plt. Dirjen) Diktiristek, pencabutan izin operasional PTS dilakukan sebagai sanksi bagi PTS yang mengalami pelanggaran berat.
Pemberian sanksi telah diatur sesuai dengan pelanggaran masing-masing PTS, dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyelenggaraan pendidikan yang buruk dan penipuan oleh penyelenggara pendidikan yang nakal.
“Sebelum menjatuhkan sanksi, Kemendikbudristek terlebih dahulu menurunkan berbagai tim. Mulai dari LLDikti (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi), Direktorat Kelembagaan, tim Evaluasi Kinerja Akademik, bahkan tim Inspektorat Jenderal," ujar Plt Dirjen Diktiristek tersebut pada Jumat 9 Juni 2023 seperti yang dikutip oleh BeritaSoloRaya.com dari InfoPublik.
Ia menambahkan sanksi diberikan berdasarkan evaluasi mendalam, dari rekomendasi dilakukan pembinaan dan jika terpaksa maka izin pencabutan PTS dilakukan.
Bentuk pelanggaran yang dilakukan, dijelaskan oleh Nizam dapat sangat beragam. Seperti penyimpangan dalam pemberian beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), melakukan praktik jual beli ijazah, melaksanakan pembelajaran fiktif, dan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan untuk pendidikan tinggi.
"Serta adanya perselisihan badan penyelenggara yang mengakibatkan proses pembelajaran tidak kondusif. Sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat pelanggaran,” tambahnya.
