Network
BeritaSoloRaya.com- Terkait ramainya pemberitaan mengenai bahaya jeratan utang pinjaman online (pinjol), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menghimbau kepada nasabah yang terlanjur meminjam uang pinjol untuk tidak membayar utangnya.
Bahkan, Mahfud MD menegaskan, bila nasabah pinjol merasa ditagih atau diteror, lebih baik diadukan kepada pihak kepolisian.
“Kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban pinjol ilegal, jangan membayar. Kalau ada yang tidak membayar, lalu mereka tidak terima, laporkan ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan,” ujar Mahfud MD.
Baca Juga: Beberapa Tas Mewah Terbaik yang Pernah Dipakai Anggota Blackpink.
Mahfud MD lanjut menjelaskan, bahwa penindakan secara pidana maupun perdata ini berlaku bagi penyelenggara pinjol yang ilegal. Sementara itu, perusahaan financial technology (fintech) peer-to-peer lending yang sudah terdaftar di OJK termasuk ke dalam pinjol yang legal.
Maka dari itu, peringatan yang dilakukan oleh pemerintah bersama OJK dan BI pada Selasa, 19 Oktober 2021 itu bertujuan untuk melindungi masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
Mahfud menuturkan, pelaku pinjol ilegal terancam hukuman atas Tindakan Pemerasan menurut Pasal 368 KUH Pidana, Perbuatan Tidak Menyenangkan menurut Pasal 335 KUH Pidana, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta UU ITE Pasal 29 dan 32 ayat 2 dan ayat 3.
Baca Juga: Gelar Festival Mural, Kapolri: Jaga Kami Jadi Polri Yang Lebih Baik
Masyarakat perlu mengetahui perbedaan pinjol ilegal dan pinjol legal. Kesadaran ini sangat penting, agar jeratan pinjol ilegal tidak memakan lebih banyak korban.
