PR SOLO RAYA – Pimpinan Pusat Muhammadiyah akhirnya buka suara soal wacana impor beras yang kembali dikeluarkan oleh pemerintah. Mereka heran, mengapa para pejabat tidak kompak dalam membuat kebijakan.
Diketahui, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Direktur Utama Bulog Budi Waseso tidak memiliki satu suara soal wacana impor beras.
Airlangga Hartarto sempat menyatakan jika pemerintah berencana mengimpor beras sebanyak satu hingga satu setengah juta ton.
Kebijakan tersebut, menurut Airlangga, ditujukan agar ketersediaan dan harga beras dalam negeri dapat terjaga dengan baik.
Baca Juga: Perjuangan Sadiman, Dari Disebut Gila oleh Warga hingga Menghijaukan Bukit Gersang di Jawa Tengah
Sebaliknya, dalam keterangan terpisah. Muhammad Lutfi menyatakan jika pemerintah tidak akan melakukan impor beras pada masa panen raya.
Menurutnya, kebijakan tersebut justru dapat merugikan dan menghancurkan harga beras yang dimiliki oleh petani.
Muhammadiyah menyayangkan sengkarut yang terjadi di tubuh internal pemerintah. Menurutnya, lambatnya pemerintah menetapkan kebijakan, akan kembali kepada rakyat kecil.
Dilansir Pikiranrakyat.Soloraya.com dari muhammadiyah.or.id. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan hal tersebut menggambarkan buruknya koordinasi, bahkan di level pejabat pemerintah pusat sekalipun.
“Saya melihat masalah ini adalah cerminan dari buruknya koordinasi antar para pejabat negara di negeri ini, sehingga informasi yang mereka miliki tidak sama serta kepentingan dan sudut pandang yang mereka pakai dan pergunakan juga berbeda-beda, sehingga yang menjadi korban dalam hal ini adalah rakyat,” ujar Anwar Abbas pada Minggu, 21 Maret 2021.
Baca Juga: Jadi Klub Pembuka di Piala Menpora 2021, Arema FC Harus Puas Berbagi Angka 1-1 dengan Persikabo
Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu juga menyinggung konstitusi pasal 33 UUD 1945. Sikap pemerintah hari ini, berbalik sebagaimana yang tercantum dalam pasal tersebut.
Tidak konsistennya koordinasi para pejabat, adalah bentuk tidak hadirnya pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan rakyat.
Kesimpulan tersebut sebagai dasar Muhammadiyah, yang menyangkan betul polemik dalam wacana impor beras.
Anwar Abbas juga menyinggung, jika ketersediaan beras domestik tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Baginya, hal tersebut juga merupakan kelalaian pemerintah.
Muhammadiyah kembali mengingatkan nasihat Presiden Joko Widodo yang menginginkan produk-produk dalam negeri dapat dimaksimalkan. Menurutnya, kebijakan impor beras para pejabat, tidak selaras dengan keinginan atasannya tersebut.
“Kalau alasannya kualitas produk beras kita tidak memenuhi standar yang ada, lalu siapa yang akan membeli beras rakyat?” tanya Anwar Abbas.***