PR SOLORAYA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada sekitar 1.552 pelaku korupsi di Indonesia.
Jejak pelaku korupsi di Indonesia tersebut, disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dalam acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas Pencegahan Korupsi 2021-2022 secara daring pada Selasa, 13 April 2021.
"Yang tertangkap oleh KPK karena melakukan korupsi, itu tidak lebih dari 1.552 orang sampai hari ini. Artinya masih ada 262 juta lebih, warga negara Indonesia yang baik," ujar Firli dikutip Pikiranrakyat-Soloraya.com dari PMJnews.
Firli menilai, bahwa 262 juta lebih warga Indonesia masih mempunyai integritas dan termasuk orang baik.
Baca Juga: KKB Tembak Mati Dua Guru di Papua, Kombes Polisi M Iqbal Alqudussy: Pelanggaran HAM
Baca Juga: Rayakan Ulang Tahun ke-20 Tanpa Sang Ayah, Abidzar Pilih Ziarah ke Makam Ustaz Jefri Al Buchori
Mengingat, belakangan ini banyak korupsi yang menjerat sebagian kalangan pejabat negara maka KPK saat ini banyak mensosialisasikan pencegahan korupsi di sejumlah daerah di Indonesia.
Selain itu, Ketua KPK tersebut berharap ada banyak orang-orang baik lainnya agar bisa menularkan virus antikorupsi kepada masyarakat.
"Sesungguhnya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan dunia ini diisi oleh orang baik, jadi yakinlah, walaupun kita menemukan ada yang tidak baik, setidaknya kita satu-satunya menjadi baik," ujarnya.
Firli mengatakan, praktik baik ini perlu dikembangkan dan ditularkan kepada seluruh daerah. Karena jangan sampai orang yang kena OTT saja yang ramai.
Baca Juga: Ramadhan 2021, Simak Surat An Nas Lengkap dengan Latin dan Artinya
Padahal, masih ada sekitar ribuan bahkan jutaan orang yang baik (tidak diramaikan).
“Praktik baik ini perlu dikembangkan dan ditularkan kepada seluruh daerah. Karena jangan sampai orang yang kena OTT saja yang ramai,” kata Firli.
“Sementara, masih banyak ribuan bahkan jutaan orang yang baik (tidak diramaikan),” sambungnya.
Praktik yang dimaskud Firli ialah, kampanye antikorupsi dengan berbagai target sasaran, di antaranya pelajar, mahasiswa, aparatur daerah (pemkab atau pemkot, OPD, kantor pelayanan publik, DPRD, KPUD, dan sebagainya), komunitas, dan masyarakat umum.
Semakin ramai kampanye antikorupsi digaungkan, diharapkan niat dan perilaku koruptif di Indonesia akan semkain menyusut.
Jika menyusut, maka kesadaran kolektif masyarakat semakin dewasa dan tentunya berbanding lurus dengan mindset yang baik.***