BERITASOLORAYA.com - Bupati Bogor, Ade Yasin, pada Rabu pagi, 27 April 2022 terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ade Yasin terkena OTT karena diduga telah menerima sejumlah dana suap.
Penangkapan terhadap Ade Yasin tersebut telah di konfirmasikan kebenarannya oleh Ali Fikri yang memberikan keterangannya di Jakarta.
Baca Juga: 106 Daerah Cairkan TPG Tahun 2022, Cek Infonya di Sini
"Benar, tadi malam sampai Rabu pagi, 27 April KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Barat," kata Ali Fikri.
Terkait dengan hal itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memastikan pemberian pelayanan untuk masyarakat akan tetap berjalan seperti biasa.
Bayu Rahmawanto, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bogor, Jawa Barat mengatakan semua tugas kedinasan bupati akan diambil alih.
Pengalihan tugas akan diambil alih oleh Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Burhanudin.
"Aktivitas masih berjalan seperti sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan," ujar Bayu.
Baca Juga: Update NI PPPK Tahap 1 dan 2 Tanggal 27 April 2022, Cek Daerahmu!
"Kaitannya dengan apakah nanti itu dihadirinya dengan Pak Sekda atau Pak Wakil disesuaikan dengan jadwal," lanjutnya.
Lebih lanjut, Bayu mengatakan seharusnya Ade Yasin akan hadir pada acara yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Hungaria di Citeko, Cisarua, Kabupaten Bogor.
Disamping itu, Bayu juga mengatakan pihak Pemkab akan terus menunggu hasil pemeriksaan KPK terhadap Bupati Bogor tersebut.
"Pada dasarnya kami tetap menunggu hasil pemeriksaan dari KPK, KPK mempunyai kewenangan 1 x 24 jam,"ucap Bayu.
"Lalu nanti seperti apa perkembangan hasilnya, kita tunggu sama-sama," lanjutnya.
Menurut informasi yang beredar, selain Ade Yasin, juga turut diamankan beberapa pejabat lainnya seperti dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat dan sejumlah pihak terkait lainnya.
Baca Juga: Onew SHINee Ungkap Respon Penggemar di Bubble, Buat Nyaman dan Jadi Tempat Berteduh
Ade Yasin ditangkap KPK karena dugaan adanya kasus tindak pidana korupsi yaitu pemberian dan penerimaan suap.***