BERITASOLORAYA.com – Pemerintah menyiapkan satu juta formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS), serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Program satu juta formasi CPNS dan PPPK dari pemerintah ini diutamakan untuk bidang pendidikan dan kesehatan untuk tahun 2024.
Abdullah Azwar Anas, selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) berharap pemerintah daerah bisa mengajukan formasi PPPK untuk tenaga honorer di bidang pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas.
Baca Juga: Pengangkatan Tenaga Honorer jadi Opsi MenpanRB, Ada 2 Pilihan Pengangkatan. Apa Saja?
“Kami ingin agar daerah segera mengusulkan untuk PPPK karena pendidikan dan kesehatan sedang menjadi prioritas,” kata Menpan-RB Azwar Anas, dikutip BeritaSoloRaya.com dari Antara pada Sabtu, 4 Maret 2023.
“Saat ini kita tengah mengajukan formasi satu juga lebih untuk 2024,” tambah Menpan-RB.
Menpan-RB Azwar mengungkapkan bahwa sebelum adanya usulan satu juta formasi CPNS dan PPPK ini, pemerintah pusat telah menyiapkan 700 ribu formasi untuk tenaga honorer bidang kesehatan dan pendidikan.
Namun, usulan untuk CPNS dan PPPK yang diajukan oleh pemerintah daerah hanya berjumlah 400 ribu formasi.
Katanya lagi, dibukanya formasi baru ini demi memfasilitasi tenaga honorer yang sampai saat ini belum juga terangkat menjadi ASN maupun PPPK.
Seperti diketahui, pemerintah sekarang ini sedang menyiapkan opsi terbaik mengenai rencana penghapusan tenaga honorer di kementerian atau lembaga pemerintahan mulai 28 November 2023 mendatang.
Dalam Rapat Kabinet bersama Presiden Jokowi, Menteri Azwar Anas menyampaikan bahwa Kemenpan RB bersama dengan asosiasi pimpinan daerah, juga Komisi II DPR RI tengah mengkaji solusi terbaik terhadap tenaga honorer dengan tidak melakukan PHK, tetapi tetap tidak membebani APBN.
Presiden meminta dibuatkan jalan tengah bagi jutaan tenaga honorer yang hingga kini belum diangkat menjadi ASN.
Menurut Menpan-RB, opsi pemberhentian massal pada tenaga honorer akan berpengaruh terhadap pelayanan publik lantaran tenaga honorer tersebut pada kenyataannya membantu pemerintah terutama di pelosok daerah.
“Ada begitu banyak di menara-menara suar, di berbagai daerah itu ada banyak non ASN yang faktanya mereka sangat membantu,” katanya.
Rencana penghapusan tenaga honorer pada November 2023 tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang ditandatangani Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022 lalu.
Surat itu menjelaskan mengenai Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Kementerian/Lembaga pusat maupun daerah.***