BERITASOLORAYA.com - Penghapusan honorer oleh pemerintah pusat ternyata mendapat penolakan langsung dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Ganjar Pranowo menilai penghapusan honorer dilakukan terlalu terburu-buru dan tidak melihat fakta sebenarnya yang ada di lapangan.
Maka dari itu, Ganjar Pranowo memberikan solusi dan saran terkait penghapusan honorer dengan memberikan solusi berikut ini.
Baca Juga: Para Pengusaha UMKM, Begini Syarat Pengajuan KUR BRI Di Tahun 2023, Bisa Buat Modal Usaha....
Ganjar sendiri bahkan langsung melakukan kontak Whatsapp dengan Menteri PANRB, Azwar Anas untuk mencari solusi yang tepat dan memberikan saran terakit tenaga honorer.
Ganjar menyebut, provinsi Jawa Tengah bisa terkena dampak serius kalau tenaga honorer akan resmi dihapus oleh pemerintah pusat.
Selama ini, bidang pendidikan Jawa Tengah sangat mengandalkan guru honorer untuk mengajar di sekolah-sekolah yang ada di kota Jawa Tengah sampai ke pedesaan.
“Kalau itu dihapus dan tidak boleh, maka kami kekurangan pegawai. Guru saja kami kurang. Kalau itu (honorer) dipangkas, kami ndak ada guru. Lha yang mau ngisi siapa?” katanya.
Ganjar sendiri memberikan usulan soal diterapkan tenaga kontrak daripada tenaga honorer dihapus oleh pemerintah.
“Yang penting kontraknya saja. Sebenarnya ada format Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bisa ditempuh. Tapi untuk kerja yang sifatnya terbatas, maka tenaga kontrak diperlukan. Untuk menghindari honorer, ya tinggal dikontrakkan saja, jadi ada determinasi waktu untuk mengerjakan itu,” terangnya.
Baca Juga: HORE, PNS Dapat Uang Pensiun Rp1 Miliar, Bisa Buat Beli Rumah Sampai Investasi, Cuan Banget...
Menurut Ganjar, selama ini pemerintah pusat belum bisa memberikan pegawai ASN yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.
Karena hal tersebut, pemerintah daerah banyak merekrut tenaga honorer untuk dijadikan solusi terkait kurangnya pegawai ASN di instansi pemerintah daerah.
Baca Juga: BIKIN HEBOH, Uang Pensiun PNS Mencapai Rp1 Miliar, Ini Skema dan Cara Mendapatkannya...
“Ketika pemerintah belum sanggup memberikan jaminan suplai pegawai, maka tenaga kontrak diperlukan. Tinggal formatnya apa? P3K, harian lepas (harlep) atau konsep honorer? Kalau honorer sekarang tidak boleh, pakai harlep saja,” pungkas Ganjar.***