BERITASOLORAYA.COM - Pengadaan PPPK guru 2023 sudah sebentar lagi datang, para guru honorer dan calon guru lain yang berstatus sebagai pelamar umum sudah siap antri mendaftar. Terkait mekanisme, tetap akan menggunakan sistem prioritas, yang mana guru honorer dan eks THK II yang sudah lulus passing grade tahun 2021 akan menempati P1 atau prioritas pertama.
Baca Juga: INGAT! Ini Persyaratan Mutlak Honorer untuk Mendaftar PPPK 2023, Tidak Semua Bisa Ikut Seleksi, lho
Sementara golongan P2 ditempati oleh eks THK II, golongan P3 akan ditempati tenaga honorer yang memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun, dan P4 ditempati oleh tenaga honorer dengan masa kerja di bawah 3 tahun serta para calon guru yang telah lulus dari PPG prajabatan.
Sangat disayangkan, dengan jumlah guru honorer dan para pelamar yang membludak, formasi pemenuhan kebutuhan untuk PPPK guru 2023 ternyata hanya sebanyak 299 ribu saja.
Fenomena yang sama pun kembali terulang di pengadaan PPPK guru 2023, usai pada pengadaan yang lalu banyak guru tak mendapat penempatan sebab sedikitnya usulan formasi dari daerah.
Padahal, diketahui bahwa Indonesia sedang dalam keadaan darurat guru yang mana tahun 2024 banyak guru-guru PNS akan sampai di masa purnabakti atau batas usia pensiun.
Kemendikbud yang melihat hal ini mengusulkan formasi sebanyak 600 ribu lebih, tetapi sayang seribu sayang formasi yang diusulkan oleh pemda tak sebanyak itu.
Meskipun begitu, Prof. Nunuk Suryani selaku Dirjen GTK Kemendikbud mengatakan bahwa Kemendikbud sedang mencarikan jalan terbaik bagi para guru honorer yang belum memperoleh kesejahteraannya.
Berdasarkan yang dilansir BeritaSoloRaya.com di Youtube Tanoto Foundation pada 6 September 2023, Prof. Nunuk kembali menjelaskan perihal usaha Kemendikbud mengenai pemenuhan kebutuhan guru.
Untuk memenuhi kebutuhan guru melalui pengadaan PPPK guru 2023 ini, Prof. Nunuk mengatakan hal yang menjadi tantangan utama.
“Tantangan utama sebenarnya adalah memasukkan guru-guru berkualitas ke sistem pendidikan kita, itu perlu kolaborasi antar kementerian dan pemerintah daerah,” ujar Prof. Nunuk.
“Sampai saat ini rata-rata pemenuhan kebutuhan guru hanya 40% saja dari total kebutuhan Kemendikbud,” jelas Dirjen GTK tersebut.
Maka, tantangannya adalah bagaimana pusat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemda untuk menetapkan jumlah kebutuhan guru yang sesuai.
Namun, hal ini beda lagi dengan tantangan untuk mengganti para guru yang akan pensiun di tahun 2024 mendatang.
Menurutnya, untuk mengganti para tenaga guru yang akan masuk pada usia pensiun ini haruslah ditempati oleh guru-guru yang profesional dan berkualitas.
Kemudian Prof. Nunuk Suryani menjelaskan perihal ruang talenta guru yang sebelumnya sudah diusulkan pada DPR, sebagai solusi bagi guru-guru yang belum mendapat penempatan.
“Ruang talenta ini sebenarnya untuk memotong rantai usulan agar lebih sederhana, yang di mana formasinya diusulkan Kemendikbudristek,” tandas Prof. Nunuk.
Selanjutnya, Prof. Nunuk pun melanjutkan perihal rekrutmen melalui ruang talenta guru, “Kemudian kepala sekolah tinggal mengambil guru-guru yang sudah lolos berbagai seleksi ini ke dalam ruang talenta atau database guru.”
Kemendikbud mendesain sistem ini supaya tak ada lagi masalah-masalah dalam hal penempatan guru, akibat sedikitnya formasi.
“Sehingga nanti tidak perlu lagi usulan-usulan,” katanya. “Kita akan bagi peran lah dengan pemerintah daerah, yang mana peran mereka adalah pembinaan karir, pengembangan kompetensi guru.”
Perihal kapan sistem ini akan mulai diberlakukan, Dirjen GTK Nunuk Suryani mengatakan bahwa harapannya dapat mulai berlaku pada tahun depan di 2024.
Namun, karena sistem ruang talenta ini juga butuh banyak persiapan terkait anggaran dan menyesuaikan dengan APBN 2024, antara Kemendikbud bersama lintas kementerian seperti Kemenkeu, Kemenpan RB, dan Kemendagri, maka diusahakan secepat mungkin.***