Network
PR SOLORAYA – Kantor Staf Presiden (KSP) kali ini ikut mengawal jalannya penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST).
Hal itu dimaksud agar pungutan liar (pungli) tidak terulang kembali seperti arahan Presiden Jokowi sebelumnya.
Maka dari itu, KSP melakukan pengawalan dan memastikan jangan sampai dibiarkan adanya praktik pungli.
Baca Juga: Profil Munarman, Pengacara Rizieq Shihab yang Ditangkap Densus 88 Diduga Terkait Terorisme
“Jangan sampai dibiarkan ada pungli. Arahan Presiden sudah jelas, maka kami akan kawal ini,” ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian III KSP Edy Priyono dikutip Pikiranrakyat-Soloraya.com dari Antara.
Selain itu, Edy mengatakan KSP perlu terjun langsung di lapangan untuk mengawal program prioritas Presiden Jokowi.
“Monitoring kami lakukan di titik daerah, karena ada di bawah yang perlu diketahui,” ujarnya.
Baca Juga: Munarman Diperiksa di Polda Metro Jaya, Densus 88 Geledah Bekas Markas FPI di Petamburan
Lebih lanjut, Edy berharap, koordinasi kementrian dan pemerintah daerah semakin diperkuat.
Mengingat, masih banyak masyarakat yang tidak terdata karena belum masuk pemutakhiran data Dinsos.
Diketahui, mulai 2021, Klaster Perlindungan Sosial PEN memuat tiga program yang salah satunya adalah BST.
BST tersebut disalurkan pemrintah sejak Januari hingga April 2021 dan Kementrian Sosial menggelontorkan anggaran sebesar Rp 12 triliun.
Melalui program tersebut, anggaran Rp 12 triliun menyasar kepada masyrakat yang terdampak pandemi Covid-19.
Sebagai informasi, PT Pos ditunjuk sebagai agen penyalur yang langsung mengirimkan bantuan ke keluarga penerima manfaat (KPM).
Baca Juga: Mantan Sekretaris FPI Munarman Ditangkap Tim Densus 88, Diduga Terlibat Terorisme dan Baiat ISIS
Karena rentan aktivitas pungli, maka PT Pos selalu mengingatkan para petugas bahwa tidak ada pungutan kepada masyarakat dalam penyaluran BST.
Kepala Kantor Pos Jakarta Barat Yuli mengatakan, pihaknya tidak akan menyerahkan BST kepada orang yang tidak sesuai dengan datanya.
“Kami pastikan, penyaluran berbasis KTP. Jika tidak sesuai, tidak kami berikan,” ujar Yuli.***
