Network
PR SOLORAYA - Rencana Amandemen terbatas UUD 1945, yang disinyalir akan menambah masa jabatan presiden Republik Indonesia dari dua periode menjadi tiga periode mencuat kembali ke khalayak publik.
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Dr. M. Fadjroel Rachman mengeluarkan rilis media pada Sabtu, 19 Juni 2021 untuk meluruskan sikap dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menanggapi penambahan jabatan presiden jadi tiga periode.
Rilis yang diunggah di akun Instagram @stafkhususpresiden_komunikasi memuat bahwa Presiden Jokowi secara tegas akan patuh dan tegak lurus terhadap konstitusi UUD 1945 dan Reformasi 1998.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Besok 20 Juni 2021: Aquarius Harus Hindari Orang-orang yang Membawa Sial
Fadjroel mengingatkan, ketegasan Presiden Jokowi menolak wacana masa jabatan presiden tiga periode pernah disampaikan pada akhir tahun 2019 dan awal tahun 2021.
Pada akhir tahun 2019 saat isu tersebut santer beredar, Presiden Jokowi menyatakan usulan presiden tiga periode memiliki tiga motif, yaitu: menampar muka-nya, pihak yang mengusulkan ingin mencari perhatian dan wacana tersebut ingin menjerumuskannya.
“Satu, ingin menampar muka saya. Ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan,
Baca Juga: Tak Hanya Indonesia, Virus Covid-19 Varian Delta juga Melanda Beberapa Negara di Belahan Dunia
"Itu saja. Ini yang sejak awal saya sampaikan,” ucap Presiden Jokowi, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Soloraya.com dari unggahan berita Sekretariat Kabinet atau Setkab pada 2 Desember 2019.
