Network
“Presiden selalu mengingatkan tanah rakyat untuk diselesaikan, dan Menteri ATR yang baru punya keberanian untuk melaksanakannya,” ucap Anwar Hafid.
Persoalan pertanahan di Indonesia saat ini diperhadapkan dengan korporasi. Salah satunya adalah persoalan tanah dengan status Hak Guna Usaha (HGU).
Hal ini diungkapkan oleh politikus partai Demokrat pada Rabu, 15 Juni 2022.
“Menteri ATR harus berani membersihkan internal lembaganya dari tingkatan pusat hingga daerah,” ungkap politikus partai Demokrat tersebut.
Terlebih lagi, Hadi Tjahjanto bukan berlatar belakang partai politik, hal ini lebih mempermudah kinerjanya dalam melaksanakan tanggung jawab dari presiden.
Bukan dari partai politik, sehingga tidak terkooptasi dengan kepentingan politik.
Baca Juga: Tuduh Iko Uwais Lakukan Penganiayaan, Rudi Dilaporkan Balik ke Polda Metro Jaya
“Justru tidak dari parpol, lebih bisa melaksanakan dengan sangat leluasa, tidak terkooptasi dengan kepentingan politik,” kata Anwar Hafid.
Sebagai informasi, Hadi Tjahjanto merupakan Panglima TNI periode 2017-2021.
Ia dilantik sebagai Menteri ATR / Kepala BPN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara menggantikan posisi Sofyan Djalil.***
