Network
Namun, usulan untuk CPNS dan PPPK yang diajukan oleh pemerintah daerah hanya berjumlah 400 ribu formasi.
Katanya lagi, dibukanya formasi baru ini demi memfasilitasi tenaga honorer yang sampai saat ini belum juga terangkat menjadi ASN maupun PPPK.
Seperti diketahui, pemerintah sekarang ini sedang menyiapkan opsi terbaik mengenai rencana penghapusan tenaga honorer di kementerian atau lembaga pemerintahan mulai 28 November 2023 mendatang.
Dalam Rapat Kabinet bersama Presiden Jokowi, Menteri Azwar Anas menyampaikan bahwa Kemenpan RB bersama dengan asosiasi pimpinan daerah, juga Komisi II DPR RI tengah mengkaji solusi terbaik terhadap tenaga honorer dengan tidak melakukan PHK, tetapi tetap tidak membebani APBN.
Presiden meminta dibuatkan jalan tengah bagi jutaan tenaga honorer yang hingga kini belum diangkat menjadi ASN.
Menurut Menpan-RB, opsi pemberhentian massal pada tenaga honorer akan berpengaruh terhadap pelayanan publik lantaran tenaga honorer tersebut pada kenyataannya membantu pemerintah terutama di pelosok daerah.
“Ada begitu banyak di menara-menara suar, di berbagai daerah itu ada banyak non ASN yang faktanya mereka sangat membantu,” katanya.
Rencana penghapusan tenaga honorer pada November 2023 tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang ditandatangani Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022 lalu.
