“Ketika pemerintah belum sanggup memberikan jaminan suplai pegawai, maka tenaga kontrak diperlukan. Tinggal formatnya apa? P3K, harian lepas (harlep) atau konsep honorer? Kalau honorer sekarang tidak boleh, pakai harlep saja,” jelas Ganjar
Ganjar sendiri ingin pemerintah daerah mengangkat sendiri honorer dan dibiayai oleh APBD masing-masing.
Menurut Ganjar, hal tersebut merupakan solusi yang bagus karena selama ini gaji honorer dibayarkan oleh pemerintah pusat lewat APBN.
Baca Juga: YES, Kabar Bahagia Bagi PNS di Masa Pensiun, Pemerintah Siap Sejahterakan dengan Melakukan ini....
“Bisa saja solusinya boleh mengangkat honorer, tapi syaratnya daerah yang mengangkat honorer harus membiayai sendiri, tidak membebani pemerintah pusat. Saya kira, itu solusi yang sangat bagus,” usul mantan anggota DPR RI tersebut. ***