Network
BERITASOLORAYA.com- Viral 337 juta rakyat Indonesia disinyalir bocor di dunia maya. Pihak yang diminta paling bertanggung jawab adalah Dukcapil Kementrian Dalam Negeri, oleh karena 337 juta data rakyat Indonesia tersebut diduga didapat dari instansi tersebut.
Seorang warganet yang juga Pendiri Ethical HAcker Indonesia, Teguh Aprianto, adalah sosok yang pertama kali mengunggah cuitan tersebut di Twitter. Ia mengungkapkan bahwa ada 337 juta baris yang berisi data mengenai rakyat Indonesia yang dijual di internet.
Melalui Twitter pribadinya, Teguh menjelaskan kejadian bocornya 337 juta data masyarakat Indonesia sekaligus menyindir Dukcapil.
"Kali ini yang bocor adalah data kita semua di Dukcapil sebanyak 337 juta data. Data yg dipastikan bocor adalah nama, NIK, No KK, tgl lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ayah, NIK ibu, No akta lahir/nikah dll. Untuk @DukcapilKDN, yuk segera disiapkan template bantahannya",ungkap Teguh dikutip BeritaSoloRaya.com melalui laman Twitter pribadinya, @secgron pada 17 Juli 2023.
Bocornya 337 juta data tersebut lalu dirinci oleh Teguh mengenai jenis informasi di dalamnya, termasuk data mengenai nama ibu kandung.
“Kali ini yang bocor adalah data kita semua di Dukcapil sebanyak 337 juta data. Data yg dipastikan bocor adalah nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan), Nomor KK (Kartu Keluarga), tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ayah, NIK ibu, No akta lahir/nikah dll,” tambah Teguh.
Menurut Teguh, setiap ada kasus kebocoran data, respon Pemerintah selalu sama. Ia menyebutnya sebagai template.
"Karena setiap kali ada kasus kebocoran data di Indonesia, templatenya akan selalu sama. Buru-buru membantah, padahal belum melakukan investigasi. Lalu ketika 2 lembaga yg ga berguna ini @kemkominfo & @BSSN_RI ditugaskan untuk investigasi, yg tau hasilnya cuma mereka sama tuhan," sindir Teguh.
Teguh menambahkan bahwa selama ini pemerintah tidak pernah memberikan rekomendasi atas kasus bocornya data rakyat Indonesia. Hal ini membuat pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat. ia lalu menyindir bahwa selama ini pemerintah hanya memakan gaji buta.
“Padahal yg bocor itu adalah data publik dan yg menanggung kerugiannya adalah masyarakat. Bahkan rekomendasi pun tak pernah diberikan sama sekali. Penipuan berantai yg belakangan ini terjadi itu seharusnya jadi dosa mereka, yang punya tanggung jawab tapi cuma makan gaji buta,” tambah Teguh.
