Network
Peran Moh Yamin memang besar saat masa kuliah BJ Habibie, namun saat ini nasib pilu dirasakan keluarga besar Moh Yamin yang harus kehilangan rumah keluarga besar Moh Yamin yang ada di Jakarta.
Kasus ini berawal dari KRMH Roy Rahajasa Yamin sebagai cucu Moh Yamin yang memiliki perusahaan Internet Service Provider atau ISP bernama PT Rahajasa Media Internet atau RADNET pada tahun 1994.
Masalah kemudian muncul ketika RADNET mendapat proyek pemerintah untuk pengerjaan internet desa pada tahun 2010. Selang beberapa tahun setelah proyek selesai dikerjakan ternyata uang proyek belum juga dibayarkan oleh pemerintah.
Padahal proyek tersebut sudah dibiayai dan tagihannya sudah dijaminkan ke bank ditambah lagi dengan adanya jaminan tambahan yaitu jaminan rumah milik keluarga besar Moh Yamin yang menjadi tempat tinggal Roy Rahajasa Yamin beserta keluarga.
Rumah Roy Rahajasa Yamin terletak di Jalan Diponegoro Nomo 10 Menteng Jakarta Pusat dengan luas tanah 1600 meter persegi dan sudah ditetapkan menjadi cagar budaya oleh pemerintah Jokowi kala itu sedang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Baca Juga: WAH, 3 Cara Meningkatkan Keterampilan dan Pengalaman Ini Wajib Dicoba. Penting untuk Dunia Kerja!
RADNET mengerjakan proyek pemerintah untuk pengadaan internet di desa yang diinisasi oleh Kominfo yang saat itu dipimpin oleh Menteri Tifatul Sembiring.
RADNET sebenarnya sudah menyelesaikan proyek tersebut tahun 2014. Namun, pemerintah wanprestasi dan tak kunjung mencairkan pembayaran sebesar Rp225 miliar sesuai keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tahun 2017 yang sudah inkrah.
Meski demikian, pihak bank tidak mau tahu dan justru malah mempailitkan RADNET di tahun 2019. Sebagai konsekuensi yang diterima, mau tidak mau rumah Moh Yamin yang menjadi jaminan disita tahun 2020 untuk menutup hutang yang belum terbayar.
Saat itu Roy mengungkapkan bahwa rumah tersebut sudah menerima piagam penghargaan sebagai Anugerah Budaya Kategori Bangunan Cagar Budaya yang dikeluarkan oleh Bapak Jokowi selaku Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 2013 dan sesuai Keputusan Gubernur No.72 tahun 2014.
