Network
BERITASOLORAYA.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo menggelar Silaturrohim bersama MUI Kabupaten dan Kota Berbasis Kewilayahan Se-Eks Karesidenan Madiun Tahun 2023 di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo.
Silaturrohim ini juga dihadiri oleh Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Timur KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M., beserta seluruh jajarannya yaitu Prof. Dr. H. Abd. Halim Shoebahar, M.A., Drs. KH. Ahsanul Haq, M.Pd.I., KH. Luqman Haris Dimyathi, Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.HI., M.Si., H. Rasidi, SE., Drs. H. Abd. Mujib Hasyim, M.Pd.I., KH. Ma'ruf Khozin., dan KH. Sholihin Hasan, M.HI.
Selain itu, turut hadir Bupati Kabupaten Ponorogo H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M., dan juga dibersamai oleh Pengasuh Pondok Pesantren Darul Huda Mayak KH. Abdus Sami’ Hasyim.
Ketua Umum MUI Kabupaten Ponorogo Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag., menjelaskan bahwa setelah dikukuhkan seluruh pengurus MUI Ponorogo telah menjalankan tugas salah satunya yaitu Musyda MUI di 21 Kecamatan se-Kabupaten Ponorogo.
“Banyak program yang kami laksanakan setelah resmi dikukuhkan, maka mohon ziyadah doa dari Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Timur dan juga Pengasuh Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo, agar kami yang ada di Kabupaten dan Kota bisa melaksanakan tugas dan amanah untuk waktu lima tahun ke depan,” ujar Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
Lebih lanjut, Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Timur KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M. menjelaskan bahwa dengan adanya silaturrohim ini semoga bisa menambah barokah seluruh pengurus MUI Se-Eks Karesidenan Madiun.
“Mudah-mudahan dengan kegiatan silaturrohim ini menjadi wasilah supaya kehidupan kita semua dikawal dengan barokah, ilmu kita barokah, perjuangan kita barokah, ekonomi kita barokah, keluarga kita juga barokah,” kata KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M.
MUI sendiri telah menggelar evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sehingga bisa menjadi catatan bagi seluruh MUI di Kabupaten dan Kota.
“Semua makanan, produk, minuman, hasil sembelihan wajib bersertifikat halal, yang tidak memiliki sertifikat halal maka tidak boleh berjualan di Indonesia,” imbuhnya.
Hal itu senada dengan informasi yang sudah hangat diperbincangkan masyarakat bahwa Indonesia ingin menjadi pusat industri halal dunia.
“Semua ini juga tidak lepas dari statement Presiden Jokowi yaitu bercita-cita untuk menjadikan Indonesia pusat industri halal, dan ini bukan target yang ringan dan kita harus bekerja dengan luar biasa,” jelas KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M.
“Oleh karena itu, disinilah MUI harus hadir untuk ikut menggalakkan terwujudnya target sertifikasi halal. Dan Provinsi Jawa Timur menjadi Provinsi yang paling sukses sertifikasi halal,” pungkasnya.
Melalui silaturrohim MUI Provinsi Jawa Timur bersama MUI Kabupaten dan Kota Se-Eks Karesidenan Madiun ini semoga bisa meningkatkan ukhuwah antar sesama Dewan Pengurus, sehingga kedepannya bisa menjalankan tugas dengan tuntas dan penuh berkah.***
