Network
Lalu, ditambahkan oleh Lisda Hendrajoni, “Jangan khawatir bapak/ibu, kami ada di sini tentu akan terus memperjuangkan apa-apa yang diharapkan.”
Lisda pun mengatakan kalau ia sendiri pun tahu bagaimana keadaan di lapangan, ia tahu bagaimana sulitnya menjadi guru honorer yang berjuang mencerdaskan bangsa tetapi banyak halangan yang menjadi kendala.
Salah satu anggota perempuan dari Komisi X DPR RI tersebut mengatakan kalau perihal penggunaan sistem digital dalam pengadaan PPPK guru 2023, juga menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Bahkan mereka yang sudah menjelang pensiun pun, punya hak untuk diangkat menjadi PNS atau PPPK, karena selama ini mereka ngapain? Mereka mengajar dan mengabdi sepanjang hidupnya,” ujar Lisda.
Lisda pun mengatakan perihal kepala daerah yang masih tak tambah jumlah formasi kebutuhan, “Tak banyak kepala daerah yang berani mengambil keputusan untuk mengalokasikan dananya pada guru honorer.”
El Nino, yang juga anggota Komisi X DPR RI, ikut angkat bicara bahwa masalah guru honorer ini sudah berkali-kali disuarakan dalam rapat kerja bersama pemerintah.
Walaupun, dijawab oleh Menteri kalau bukan hanya 1 kementerian tapi 2-3 kementerian yang ikut menangani masalah guru honorer negeri ini.
