Network
BERITASOLORAYA.COM - Komisi X DPR telah diminta guru-guru honorer yang tergabung dalam Paguyuban GHN 10+ agar memberikan afirmasi 100% bagi guru yang sudah mengabdi hingga 10 tahun atau bahkan lebih.
Baca Juga: 10 Tenaga Honorer dan Pelamar yang Tidak Bisa Daftar atau Gagal Login Seleksi PPPK Guru 2023
Ada banyak keluhan yang disampaikan oleh para guru honorer tersebut, seperti guru yang sudah mengangkat hingga 30 tahun lebih tapi masih tidak diangkat jadi PPPK guru 2023.
Sementara guru yang di bawah 10 tahun justru banyak yang sudah diangkat ke dalam PPPK, para guru honorer tersebut pun meminta semoga ada afirmasi tambahan dalam pengadaan PPPK guru 2023.
Kemudian, ada guru honorer yang mengeluh tak bisa dapat serdik karena susah mendapatkan SK dari kepala daerahnya. Maka, mereka ingin guru yang punya masa kerja 10 tahun ke atas bisa otomatis diangkat menjadi PPPK.
Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI, Paguyuban GHN 10+ di seluruh daerah ramai-ramai meminta Komisi X agar mendorong Kemendikbudristek untuk menerbitkan afirmasi ini.
“InsyaAllah besok kami akan rapat dengan Menteri Pendidikan, besok jam 10 mungkin teman-teman yang besok ramai bisa mengangkat hal ini lagi,” kata Djohar Arifin, salah satu anggota Komisi X DPR.
Lalu, ditambahkan oleh Lisda Hendrajoni, “Jangan khawatir bapak/ibu, kami ada di sini tentu akan terus memperjuangkan apa-apa yang diharapkan.”
Lisda pun mengatakan kalau ia sendiri pun tahu bagaimana keadaan di lapangan, ia tahu bagaimana sulitnya menjadi guru honorer yang berjuang mencerdaskan bangsa tetapi banyak halangan yang menjadi kendala.
Salah satu anggota perempuan dari Komisi X DPR RI tersebut mengatakan kalau perihal penggunaan sistem digital dalam pengadaan PPPK guru 2023, juga menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Bahkan mereka yang sudah menjelang pensiun pun, punya hak untuk diangkat menjadi PNS atau PPPK, karena selama ini mereka ngapain? Mereka mengajar dan mengabdi sepanjang hidupnya,” ujar Lisda.
Lisda pun mengatakan perihal kepala daerah yang masih tak tambah jumlah formasi kebutuhan, “Tak banyak kepala daerah yang berani mengambil keputusan untuk mengalokasikan dananya pada guru honorer.”
El Nino, yang juga anggota Komisi X DPR RI, ikut angkat bicara bahwa masalah guru honorer ini sudah berkali-kali disuarakan dalam rapat kerja bersama pemerintah.
Walaupun, dijawab oleh Menteri kalau bukan hanya 1 kementerian tapi 2-3 kementerian yang ikut menangani masalah guru honorer negeri ini.
Baca Juga: Kepastian PPPK Guru 2023 untuk P1, Ditjen GTK Kemdikbud Sebelumnya Ungkap ini, Ada Daftar Namanya
“Waktu itu, kan belum ada kampanye-kampanye, kalau sekarang kan ada kampanye-kampanye” ujarnya.
“Tahun 2021 itu pun, Sekjen kami mengatakan dan mempublikasikan terkait Kemendikbud yang sudah berjanji agar 1 juta guru honorer menjadi ASN, seharusnya diprioritaskan bagi guru yang sudah lama mengabdi,” tandas El Nino.
Fraksi Partai Gerindra tersebut menambahkan, “Bahkan, waktu itu pernyataannya, seharusnya tidak perlu tes. Untuk apa tes? Kalau ada tes harusnya ada afirmasi juga.”
Afirmasi bagi guru honorer dengan masa kerja lebih dari 10 tahun seperti yang diinginkan oleh para guru honorer tadi, seperti yang dijelaskan oleh El Nino dalam RDPU tersebut.
El Nino kemudian mengatakan, kalau besok saat melakukan rapat dengan Kemendikbud, berkas-berkas pengaduan dari guru honorer tersebut akan menjadi bukti.
Bukti tersebut digunakan, demi mendapat afirmasi 100% untuk guru honorer yang mengabdi hingga puluhan tahun lamanya, dan juga supaya tak tergeser oleh guru honorer di bawa 10 tahun.***
