PR SOLORAYA - Direktur Presiden Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan kebijakan peniadaan mudik telah berjalan optimal.
Data tersebut berdasarkan dengan turunnya intensitas penerbangan hingga 90 persen, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-SoloRaya.com dari Antara pada Jumat, 7 Mei 2021.
"Ketentuan peniadaan mudik pada hari pertama, 6 Mei 2021, berjalan optimal di bandara-bandara AP II," ujarnya.
Baca Juga: Pecinta Drama Korea Hospital Playlist, Bersiaplah Akan Datangnya Musim Kedua
"Lalu lintas penerbangan AP II, termasuk Bandara Soekarno-Hatta mengalami penurunan hingga 90 persen dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Ini menandakan perjalanan memang tidak dilakukan masyarakat, kecuali dalam keadaan mendesak," lanjut Awaluddin.
Dengan menjalankan ketentuan peniadaan mudik, Awaluddin menjelaskan jika AP II turut berkontribusi dalam pencegahan penyebaran Covid-19.
Memperkuat pernyataan tersebut, Awaludin menegaskan bahwa penerbangan di AP II saat ini hanya untuk kebutuhan mendesak saja.
Sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah, ia menyebutkan sejumlah maskapai telah mengkonfirmasi tidak melayani penerbangan di bandara-bandara AP II pada 6 hingga 17 Mei mendatang.
"Bandara-bandara AP II ingin turut berkontribusi dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dengan menjalankan ketentuan peniadaan mudik dengan baik," jelas direktur presiden AP II itu.
Ia mengatakan bagi calon penumpang yang sebelumnya sudah memiliki tiket penerbangan di tanggal-tanggal yang dilarang, beberapa maskapai memberikan sejumlah opsi.
Baca Juga: Singkirkan Arsenal, Presiden Villarreal Akui Puas Bisa Cegah All England Final Liga Eropa 2021
Seperti halnya yang telah disampaikan oleh pihak Lion Air Group, dapat dilakukan proses pengembalian dana (refund), proses perubahan jadwal (reschedule atau rebook), dan proses perubahan rute perjalanan (reroute).
Lebih jauh lagi, ia mengatakan bahwa PT Angkasa Pura II (Persero) sudah membuka posko pengendalian transportasi udara selama Hari Raya Idul Fitri 1442 H di bandara-bandara yang dikelola olehnya.
Baca Juga: Polemik TWK KPK, Febri Diansyah Beberkan Tes yang Dilaluinya Dulu saat Melamar Pegawai KPK
Posko pengendalian transportasi udara tersebut dibuka secara virtual oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Karya, dan saat yang bersamaan Menhub juga membuka posko tingkat nasional.
Posko di 19 bandara AP II, Awaluddin menjelaskan bahwa tugasnya antara lain adalah menjalankan fungsi monitoring dan pemeriksaan dokumen-dokumen atau surat-surat keterangan.
Posko-posko di bandara AP II juga terintegrasi dan terkoneksi langsung dengan posko nasional di Kemenhub, jelasnya.***