PR SOLORAYA - M Ali selaku ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPR RI mengimbau kepada seluruh kepala daerah untuk menjalankan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 800/2794/SJ tertanggal 4 Mei 2021.
SE tersebut menyangkut pembatasan jumlah peserta buka puasa bersama dan larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengadakan Gelar Griya alias open house saat lebaran Idul Fitri 2021.
Dikutip Pikiranrakyat-Soloraya.com melalui Antara News pada 7 Mei 2021, M Ali menjelaskan bahwa seluruh kepala daerah wajib membaca dan tidak perlu memperdebatkan isi SE Mendagri tersebut.
Baca Juga: Kondisi Keuangan Sapri Memburuk, Ruben Onsu Bantu Biaya Persalinan Istri Sapri: Gak Usah Dipikirin
Mereka pun diimbau untuk percaya dengan niat baik yang dijalankan oleh pemerintah yang telah mempertimbangkan semua aspek untuk kemaslahatan masyarakat.
“Semua kepala daerah harus membaca Surat Edaran Mendagri tersebut dan tidak perlu diperbedatkan namun harus dijalankan. Jadi percaya bahwa niat baik yang pemerintah jalankan dengan mempertimbangkan semua aspek untuk kemaslahatan masyarakat,” jelas Ali.
M Ali pun mengimbau kepada pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kepada kepala daerah yang enggan menjalankan SE Mendagri tersebut.
Baca Juga: Rekor Baru Tercipta di India, Kasus Covid-19 Capai 1,5 Juta Hanya dalam Sepekan
M Ali juga mengapresiasi kepada Mendagri yang telah mengeluarkan SE tersebut sebagai antisipasi terhadap peningkatan angka kasus positif Covid-19 di Indonesia.
Menurut Ali, segala kerumunan dapat berpotensi menciptakan klaster baru pandemi Covid-19.
Hal itu karena berbagai kerumunan tersebut akan menyebabkan terjadinya sentuhan dan interaksi.
“Semua kerumunan berpotensi menciptakan klaster baru Covid-19 karena kita tahu kerumunan akan terjadi sentuhan dan interaksi,” ujar Ali.
Baca Juga: Kurangi Impor, Pemerintah Dorong Pengembangan Pabrik Garam Industri dalam Negeri
M Ali mengatakan bahwa angka kasus pandemi Covid-19 mengalami pergerakan agak ke atas.
Menurut Ali, jika pemerintah lengah menghadapi kasus pandemi Covid-19, maka angka kasus tersebut akan mengalami lonjakan dan dikhawatirkan akan menghambat roda perekonomian.
Bahkan, pihaknya berharap kepada pemerintah agar kebijakan tersebut lebih diperketat lagi agar pembentukan klaster baru melalui penularan Covid-19 tidak terjadi.
“Fraksi NasDem harap pemerintah lebih ketat lagi sehingga kita tidak mau karena lebaran ini potensinya untuk terjadi klaster penularan Covid-19,” kata Ali.***