BERITASOLORAYA.com – Sebagaimana yang telah diketahui bersama, pada tahun 2023 nanti akan ada penghapusan terhadap tenaga honorer dari instansi-instansi pemerintah pusat dan daerah.
Namun nasib tenaga honorer menjelang penghapusan di tahun 2023 nanti, masih menjadi tanda tanya bagi sebagian besar orang yang berkepentingan.
Pemerintah sedang mendata para tenaga honorer atau non ASN yang ada di instansi-instansi pemerintah saat ini.
Pendataan tenaga honorer tersebut bertujuan untuk mengetahui jumlah golongan pekerja tersebut yang memenuhi syarat dan mengetahui jumlah yang masih aktif mengabdi di pusat dan daerah.
Baca Juga: Lirik Lagu Merah oleh Efek Rumah Kaca, Macam-macam Saja Kelakuan Kita, Semoga Masih Bisa Bahagia
Sebagaimana tercantum dalam surat edaran Nomor B/1917/M.SM.01.00/2022 tentang tujuan diadakannya pendataan non ASN.
Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB telah menginformasikan adanya 3 opsi atau skenario yang berkaitan dengan cara pemerintah menangani masalah tenaga honorer.
Ketiga opsi atau skenario tersebut akan didiskusikan Menpan RB dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Komisi XI DPR RI.
Nantinya, dari ketiga opsi yang telah didiskusikan tersebut, akan diambil satu opsi terbaik untuk diimplementasikan dalam penanganan masalah tenaga honorer.
Azwar Anas juga menjelaskan bahwa sebenarnya pemerintah telah membuat dan menjalankan peraturan terkait penanganan tenaga honorer sejak tahun 2005.
Pemerintah juga terus melanjutkan penanganan tenaga honorer tersebut pada tahun 2012, 2018, 2019 sampai dengan 2021.
“Jadi, sebenarnya warning untuk pengangkatan non ASN ini sudah lama,”kata Azwar Anas.
Pemerintah juga tidak mengabaikan kontribusi yang telah diberikan oleh para tenaga honorer.
“Ada fakta juga kalau non ASN ini tidak ada, pelayanan-pelayanan kita bisa terganggu di kabupaten dan kota,” ujar Azwar Anas.
Kemudian, Azwar Anas juga menjelaskan tentang 3 opsi yang direncanakan oleh Kemenpan RB dengan koordinasi lintas sektoral :
1. Seluruh tenaga honorer dapat diangkat menjadi pegawai ASN
Jika diperhatikan dari sisi kualitas tenaga honorer, maka skenario ini memiliki kekurangan, walaupun sepintas terlihat menguntungkan bagi tenaga honorer.
Kekurangan tersebut adalah munculnya beban bagi pemerintah jika tidak memperhitungkan kualitas tenaga honorer yang diangkat sebagai pegawai ASN.
Baca Juga: Lirik Lagu Tiba-tiba Batu oleh Efek Rumah Kaca, Wajahnya Terlihat Sama, Belum Ada Plastik di Muka
“Skenario ini akan menjadi beban yang berat bagi negara dan kompetensi birokrasi kita. Akan ada problem pada beberapa titik yang ketika saat rekrutmen kualitasnya tidak diperhatikan,” ucap Anas.
2. Penghapusan seluruh tenaga honorer tanpa pengangkatan
Jika hal ini diberlakukan, maka juga akan memberikan beban dari segi tingginya angka pengangguran yang muncul karena adanya penghapusan tenaga honorer tanpa pengangkatan sama sekali.
3. Pengangkatan tenaga honorer yang disesuaikan dengan prioritas sebelum dihapuskan.
Sebelum penghapusan tenaga honorer berlaku, maka terlebih dahulu dilakukan pengangkatan. Proses pengangkatan tersebut, dilihat berdasarkan pada kategori prioritas sebelumnya.
Sedangkan untuk tenaga honorer lain yang tidak termasuk prioritas, Azwar Anas menjelaskan, akan diselesaikan secara bertahap.
Demikian informasi tentang 3 opsi yang diinformasikan oleh Kemenpan RB terkait penghapusan tenaga honorer. Namun sampai saat ini belum ada keputusan resmi terhadap ketiga opsi tersebut.***