BERITASOLORAYA.com – Sampai saat ini, pemerintah masih terus berupaya mencari solusi terhadap permasalahan tenaga honorer atau non ASN di tanah air.
Berbagai opsi diajukan dalam rapat pembahasan untuk penanganan masalah tenaga honorer atau non ASN yang sampai saat ini masih terus menjadi pembahasan berbagai lembaga pemerintahan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas juga ikut memberikan beberapa opsi untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer atau non asn tersebut.
"Ada tiga solusi yang ditawarkan, yaitu tenaga non ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai dengan skala prioritas," kata Anas.
Menpan RB menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara II, Jakarta pada Senin, 21 November 2022.
Anas menjelaskan bahwa pada dasarnya pemerintah ingin memberikan solusi terbaik untuk penyelesaian masalah tenaga honorer, meskipun ada kelebihan dan kekurangannya.
“Prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal, menuju birokrasi berkelas dunia,” ujar Anas.
“Dan di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non ASN yang kehilangan pekerjaan,” lanjutnya.
Untuk opsi solusi pertama, Anas mengatakan bahwa seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi ASN, namun hal tersebut akan membutuhkan anggaran negara yang sangat besar.
Baca Juga: Viral. Foto Predebut Karina dan Giselle aespa Tersebar dan Jadi Perbincangan Hangat, Berbeda?
"Ada yg sangat bagus kualitas dan kualifikasinya. Tapi mungkin ada yang kualitasnya belum memenuhi syarat," ujar Anas terkait kualitas tenaga honorer.
Opsi solusi berikutnya adalah, seluruh tenaga honorer akan diberhentikan, namun pastinya hal itu akan berdampak terhadap kelanjutan pelayanan publik.
"Konsekuensinya adalah terganggunya pelayanan publik,” ucap Anas.
“Karena banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba tapi belum ada yang menggantikan di sektor-sektor pelayanan publik terutama di sektor pendidikan dan kesehatan," lanjutnya.
Selanjutnya, opsi solusi yang terakhir adalah, seluruh tenaga honorer akan diangkat sesuai prioritas, yang saat ini adalah pada pelayanan dasar, seperti guru dan tenaga kesehatan.
"Prioritas ini kita rumuskan, kemudian kita lakukan langkah-langkah afirmasi bagi tenaga non ASN seperti pendidikan dan kesehatan,” ujar mantan kepala LKPP tersebut.
“Tapi bukan berarti yang lain tidak prioritas, karena penataannya dilakukan bertahap," lanjutnya.
Baca Juga: Masih Dibuka Pendaftaran Posisi Direksi Rumah Sakit di Kemenkes, Simak 5 Persyaratan Khusus untuk Melamar
Lebih lanjut, Anas mengatakan tentang upaya pemerintah yang tengah melakukan kajian mendalam terhadap ketiga opsi tersebut.
“Tiga opsi ini sudah dipetakan detil, plus-minusnya. Pemerintah akan mengkaji secara mendalam,” kata Anas.
“Menautkannya dengan kekuatan fiskal, kualitas birokrasi, dan keberlangsungan pelayanan publik. DPR juga pasti sama, kita semua cari opsi yang terbaik,”lanjutnya.***