BERITASOLORAYA.com - Tenaga honorer mempunyai jasa yang cukup besar bagi negara dan masyarakat Indonesia di seluruh daerah.
Tanpa tenaga honorer pemerintah pasti akan kekurangan pekerja dan pelayanan publik dan umum akan menjadi terganggu.
Begitu juga dengan masyarakat, tenaga honorer seperti guru sudah sangat berjasa mendidik para murid yang ada di daerah Indonesia.
Baca Juga: Catat, Lulusan 7 Prodi Ini Berpeluang Besar Direkrut dalam Seleksi CPNS 2023, Kamu Termasuk?
Maka dari itu pemerintah diminta untuk memperhatikan nasib tenaga honorer yang masih jauh dari kata sejahtera.
Anggota DPR Komisi IX Nihayatul Wafiroh berharap pemerintah mengangkat golongan honorer yang sangat berjasa terhadap Indonesia ketika masa pandemi terjadi.
Nihayatul berharap tenaga honorer tersebut bisa diangkat menjadi ASN, baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau diangkat menjadi PPPK.
Menurut Nihayatul apa yang tenaga honorer ini lakukan selama masa pandemi benar-benar luar biasa sekali.
Tenaga honorer tersebut adalah golongan honorer kesehatan yang sudah sangat intens dan bertanggung jawab dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Nihayatul berharap pemerintah bisa mengangkat karir tenaga honorer untuk menjadi ASN, baik itu menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau juga PPPK.
Menurut Nihayatul, selama pandemi banyak tenaga kesehatan yang berkorban untuk merawat para pasien Covid-19 dengan sungguh-sungguh.
Banyak dari mereka yang meninggalkan keluarga untuk merawat pasien, bekerja 24 jam sampai harus kehilangan nyawa mereka karena tanggung jawab pekerjaan.
Karena jasa yang besar itulah, pemerintah meminta segera mengangkat tenaga honorer menjadi ASN dan harus menjadi honorer yang diprioritaskan.
Dengan diangkatnya tenaga honorer kesehatan menjadi ASN, maka kehidupan tenaga honorer kesehatan ini bisa menjadi terjamin dan sekaligus merupakan reward pemerintah kepada pengabdian mereka.
“Kita bisa mengangkat kita menjadi paling tidak ASN atau PPPK. Nah, ini juga berlaku untuk PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana),” kata Nihayatul.
Selain itu, Nihayatul juga berharap formasi yang sudah ada sekarang tetap bisa diinformasikan dengan sangat baik sekali dan tidak sama sekali mengalami tumpang tindih dengan kebutuhan yang ada di lapangan.
Menurut Nihayatul, tenaga honorer selama ini gajinya dibayarkan oleh APBN, BLUD dan Provinsi sehingga pemerintah wajib hadir menyelesaikan masalah yang dihadapi tenaga honorer.
“Honorer itu kan, yang namanya biayanya kan dari APBN, ada dari Provinsi, ada dari BLUD dan sebagainya, nah ini yang harus kita jembatani kebutuhannya seperti apa,” jelas Nihayatul.
Nihayatul juga ingin pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan tenaga honorer dengan sangat baik agar tidak menjadi masalah yang berkelanjutan di kemudian hari.
Baca Juga: Para Guru Segera Ikut, Kemendikbud Adakan Program Bersama Google Berikut Ini...
Jangan sampai pemerintah malah mencari tenaga honorer baru tapi tenaga honorer lama yang sudah mengabdi puluhan tahun tidak diperhatikan dan dilupakan begitu saja.
“Atau kita mempertahankan yang lama dengan kualitas yang tidak bagus sehingga melepaskan yang baru dengan kualitas yang lebih bagus. Nah ini yang perlu terus kita lakukan,” tegas Nihayatul.***