Diperintah Jokowi Selesaikan Masalah Honorer, MenpanRB: Sudah Siapkan Jalan Keluar Terbaik...

23 Maret 2023, 07:48 WIB
Ilustrasi Guru honorer bisa dihapus, jika Kemdikbud tak segera lakukan ini /Dok. Humas Kementerian PANRB/

 

BERITASOLORAYA.com - Keseriusan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah honorer tidak main-main bahkan meminta Menteri PANRB untuk menyelesaikan secepatnya.

 

Jokowi menyampaikan hal tersebut kepada Menteri PANRB, Azwar Anas agar segera dicarikan solusi terbaik bagi masalah honorer.

Melihat keseriusan Jokowi, Anas menyatakan kalau PANRB sedang merapatkan opsi akhir yang akan didiskusikan lagi dengan berbagai lembaga dan organisasi.

Baca Juga: Honorer Jadi Anak Emas Jokowi, Presiden Ingin Memberikan Hadiah Ini Di Akhir Masa Jabatan...

“Bapak Presiden Jokowi berharap ini ada jalan atau opsi terbaik. Tadi pagi beliau juga kembali menginstruksikan. Artinya tenaga honorer ini benar-benar dipikirkan opsi terbaiknya oleh pemerintah sesuai arahan Presiden,” ujar Anas.

Sebenarnya, pemerintah sendiri sudah melarang instansi untuk lagi mempekerjakan honorer di setiap daerah Indonesia.

Tapi, karena kurangnya pegawai ASN, membuat pemerintah daerah banyak menggunakan jasa honorer untuk bekerja di instansi pemda.

Baca Juga: PENTING, CPNS 2023 Dibuka Sebentar Lagi, Ini 7 Dokumen Penting yang Harus Disiapkan Peserta Lulusan SMA dan S1

Di sisi lain, Anas sadar betul kalau kinerja dan jasa honorer sangat penting dan berguna sekali bagi pelayanan publik sampai ke daerah-daerah.

“Pada sisi lain, memang tidak bisa dipungkiri bahwa tenaga honorer sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan,” ujar Anas.

Sampai saat ini, Anas menyebut total ada 2,3 juta tenaga honorer yang tersebar di seluruh Indonesia dan hanya 1,8 juta honorer yang mempunyai SPTJM dari pejabat pembina kepegawaian.

Baca Juga: Berkah Ramadhan, ASN Bisa Pulang Jam 2 Siang Selama Bulan Puasa, Begini Mekanismenya...

“Saat ini, Kementerian PANRB secara maraton telah bertemu dengan Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), dan APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia) untuk mencari opsi terbaik bagi penataan tenaga non-ASN. Jadi pemerintah pusat tidak mau seenaknya sendiri, tapi kami mendengar suara daerah sebagai salah satu pengguna terbanyak tenaga non-ASN,” ujar Anas.

Baca Juga: Resah dan Menolak Penghapusan Honorer, Ganjar Pranowo: Nanti Pegawai Kami Habis....

“Kami juga telah dan terus konsultasi dengan teman-teman di DPR maupun DPD, karena beliau-beliau juga punya concern terhadap masalah ini,” ujar Anas.***

Editor: Calvin Natanael

Sumber: menpan.go.id

Tags

Terkini

Terpopuler