BERITASOLORAYA.com – Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat, sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB mendukung keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengenai kebijakan terbaru investasi KCJB atau Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Diketahui Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menolak permohonan China yang bersikeras ingin APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dijadikan jaminan untuk pinjaman utang proyek KCJB.
“Keputusan Luhut yang menolak permintaan China untuk menjaminkan APBN sebagai penjamin utang KCJB sudah tepat. Sangat besar risikonya kalau sampai APBN kita tersandera,” kata Muhaimin, dikutip BeritaSoloRaya.com dari laman resmi DPR RI, pada Jum’at, 21 April 2023.
Baca Juga: 25 Link Twibbon Ini Cocok Banget untuk Unggah Kebersamaan Saat Idul Fitri 1444 H. Yuk Pakai...
Pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu meminta agar pemerintah Indonesia harus lebih tegas, serta memastikan bahwa proyek KCJB betul-betul business to business (B2B), tanpa harus membebani APBN sama sekali.
Apabila APBN digunakan sebagai penjamin utang proyek KCJB, Gus Muhaimin menambahkan, maka dipastikan membebani fiskal sampai puluhan tahun lamanya untuk membayar beban utang proyek tersebut.
“Padahal kita tahu, masih diperlukan banyak investasi terhadap proyek-proyek besar di berbagai daerah yang kini masih berjalan,” katanya.
Ia sangat menginginkan agar pemerintah menghindari betul APBN dijadikan jaminan utang KCJB sehingga jadi tersandera.
Baca Juga: Resep Sayur Ketupat Labu Siam, Dijamin Jadi Rebutan!
Sebagai informasi, CDB atau China Development Bank meminta adanya jaminan utang proyek KCJB melalui APBN.
Jaminan utang yang diminta China ditujukan untuk membayar pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB, yang segera ditolak oleh Luhut Binsar Pandjaitan.
Maka, China tengah menimbang-nimbang ulang usai Luhut menjelaskan kepada pemerintah China bahwa hal itu justru akan membutuhkan prosedur yang lebih panjang dan sulit.
Lebih jauh Luhut Binsar Panjaitan mendorong anggaran lewat PT PII karena merupakan struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak tahun 2018.
Baca Juga: Resep dan Cara Membuat Bumbu Opor Ayam Kuning Anti Gagal, Jadi Kesayangan Ibu Mertua!
Senada dengan Gus Muhaimin, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti, juga menolak permintaan Pemerintah China agar APBN Indonesia dijadikan jaminan proyek KCJB.
LaNyalla Mattalitti mengemukakan, proyek KCJB memang harus bersifat business to business (B2B). Ini disebabkan BUMN di dalam konsorsium tersebut bertindak sebagai badan usaha, bukan mewakili pemerintah Indonesia.
“Jadi, tidak bisa China minta jaminan APBN. Wajib kita tolak karena pasti merugikan posisi Indonesia. DPD RI akan memberi catatan kepada DPR RI ketika penyusunan RUU APBN 2024 nanti,” papar LaNyalla Mattalitti.
Selain itu, LaNyalla Mattalitti menduga bahwa pemerintah China meminta jaminan APBN lantaran sudah menghitung bahwa pengelola KCJB PT KCIC akan kesulitan membayar hutang pokok yang digelontorkan China Development Bank (CDB), termasuk dari segi bunganya.***