BERITASOLORAYA.com – Pemilihan Umum atau Pemilu yang akan diadakan pada 2024 telah memasuki tahapan kampanye. Dari awal tahapan Pemilu hingga November 2023, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mencatat ada 192 kasus pelanggaran kode etik.
Jumlah pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran terbanyak dibanding jenis pelanggaran lain seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana dan pelanggaran hukum lainnya.
Dilansir BeritaSoloRaya.com dari laman Instagram @bawasluri, Rabu 6 Desember 2023, data Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 hingga 23 November 2023 ada 688 kasus pelanggaran. Jumlah itu terdiri atas 221 laporan dan 467 temuan.
Dari total 688 kasus tersebut, 439 di antaranya masuk registrasi atau ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku, sedangkan 241 kasus tidak diregistrasi atau tidak ditindaklanjuti, dan 8 kasus lainnya masih dalam proses.
Dalam penanganan kasus pelanggaran tersebut, terbanyak adalah pelanggaran kode etik dengan 192 kasus, lalu pelanggaran administrasi dengan 47 kasus, pelanggaran hukum lain 38 kasus, dan pelanggaran pidana 8 kasus.
Sebanyak 192 kasus Pelanggaran Kode Etik itu tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia:
1. Di Pulau Sumatera yaitu di Aceh dengan 21 kasus, Riau dengan 9 kasus, Sumatera Barat dengan 4 kasus, Sumatera Utara 33 kasus, Sumatera Selatan 9 kasus, Jambi 3 kasus, Lampung 5 kasus, dan Bengkulu 2 kasus.
2. Di Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta dengan 2 kasus, DIY 1 kasus, Banten 3 kasus, Jawa Tengah 10 kasus, Jawa Barat 16 kasus, dan Jawa Timur 10 kasus.
3. Di Pulau Kalimantan yaitu Kalimantan Timur ada 2 kasus, Kalimantan Selatan 2 kasus, dan Kalimantan Utara 2 kasus.
4. Di Pulau Sulawesi yaitu Gorontalo 3 kasus, Sulawesi Tenggara 8 kasus, Sulawesi Barat 1 kasus, Sulawesi Tengah 7 kasus, dan Sulawesi Selatan 10 kasus.
5. Di Papua yaitu Papua Barat ada 4 kasus dan Papua 2 kasus.
6. Di Maluku ada 4 kasus dan Maluku Utara ada 6 kasus.
7. Di NTT ada 3 kasus dan di NTB ada 10 kasus.
Untuk pelanggaran administrasi sebanyak 47 kasus tersebar di:
1. Pulau Sumatera yaitu Aceh 4 kasus, Sumatera Barat 9 kasus, Sumatera Utara 1 kasus, Jambi 1 kasus, Lampung 1 kasus, dan Bangka Belitung 2 kasus.
2. Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta ada 2 kasus, Banten 1 kasus, Jawa Barat 4 kasus, dan Jawa Timur 1 kasus.
3. Pulau Kalimantan yaitu Kalimantan Barat 1 kasus, Kalimantan Timur 1 kasus, dan Kalimantan Selatan 1 kasus.
4. Di Pulau Sulawesi yaitu Sulawesi Tenggara 2 kasus, Sulawesi Utara 2 kasus, Sulawesi Barat 3 kasus, dan Sulawesi Selatan 2 kasus.
5. Di Papua yaitu Papua dengan 2 kasus dan Papua Barat 3 kasus.
6. Di Maluku ada 1 kasus.
Sementara, 38 kasus pelanggaran hukum lain tersebar di wilayah:
1. Di Pulau Sumatera yaitu Aceh 1 kasus, Riau 1 kasus, Lampung 1 kasus, Bengkulu 1 kasus, dan Bangka Belitung 1 kasus.
2. Di Pulau Jawa yaitu Banten 1 kasus, Jawa Tengah 3 kasus dan Jawa Timur 2 kasus.
3. Di Pulau Sulawesi yaitu Gorontalo 1 kasus, Sulawesi Tenggara 6 kasus, Sulawesi Utara 1 kasus, Sulawesi Tengah 1 kasus, dan Sulawesi Selatan 1 kasus.
4. Di Bali 1 kasus, NTB ada 8 kasus, Papua Barat ada 1 kasus, Kalimantan Tengah 1 kasus, dan Maluku Utara ada 6 kasus.
Untuk sebaran 8 kasus pelanggaran pidana berada di:
1. Di Pulau Kalimantan yaitu Kalimantan Utara 1 kasus dan Kalimantan Selatan 1 kasus.
2. Di NTT ada 2 kasus, Maluku Utara 3 kasus, dan Sulawesi Tengah 1 kasus.
Di sisi lain, Bawaslu mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjadi pengawas partisipatif pemilu terutama dalam tahapan kampanye.
Berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, ada banyak pelanggaran saat kampanye di antaranya hoaks, isu SARA, serta netralitas ASN, TNI, POLRI.***