BERITASOLORAYA.com – Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui kantor regional (Kanreg) VIII Banjarbaru terus melakukan pemutakhiran data atau update nomor induk pegawai khususnya untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.
Langkah update nomor induk dilakukan guna memastikan status PPPK yang sudah lolos seleksi CASN sebelumnya. Dengan pemberian nomor induk diharapkan para pegawai pemerintah dalam hal ini PPPK bisa mendapatkan kepastian dan legalitas terkait status pengangkatannya sebagai PPPK.
Seperti diketahui proses pemutakhiran data atau update penetapan nomor induk dilaksanakan secara nasional. Pasalnya, instansi pemerintah daerah seperti pemerintah kabupaten kota maupun dinas di kabupaten kota mengusulkan penetapan nomor induk kepada BKN.
Nantinya usulan dari daerah tersebut akan dilaksanakan oleh Kanreg BKN yang berada di masing-masing wilayah di Indonesia. Adapun Kanreg VIII BKN membawahi tiga provinsi di Kalimantan yakni Kalsel, Kaltim, dan Kaltara.
Dilansir BeritaSoloRaya.com dari akun resmi Instagram Kanreg VIII BKN Banjarbaru yakni @kanreg8bkn proses update nomor induk terakhir kali dilakukan 12 Februari 2024 lalu.
Dalam informasi tersebut diketahui formasi PPPK Kesehatan Khusus menjadi formasi yang paling banyak mendapatkan persetujuan nomor induk.
Dari 4277 usulan sudah ada 1618 yang diterima atau mencapai 68,39 persen. Di urutan kedua ada formasi PPPK Teknik Khusus yang proses persetujuan nomor induknya mencapai 62,83 persen atau dari 1886 usulan sudah ada 497 yang diterima.
Kemudian untuk formasi PPPK Kesehatan sudah mencapai 58,27 persen dengan rincian penetapan nomor induk PPPK sebesar 310 dari 995 usulan yang masuk.
Sementara itu untuk proses persetujuan nomor induk formasi PPPK Teknis dan PPPK Guru proses persetujuannya masih di bawah 50 persen, masing-masing di angka 36,36 persen dan 32,90 persen.
Baca Juga: RILIS Terbaru! Penetapan NI PPPK 2023 Kanreg II BKN Surabaya, UPDATE per 19 Februari 2024
Di mana untuk PPPK Teknis, dari 227 yang diusulkan baru 28 yang disetujui adapun untuk PPPK Guru proses yang telah disetujui baru ada 1139 dari total usulan sebesar 5936.
Pihak Kanreg VIII BKN menyebut proses persetujuan nomor induk masih akan berlangsung hingga 27 Februari 2024. Langkah tersebut dilakukan menyusul masih banyaknya pemerintah daerah dan juga instansi daerah yang belum menyampaikan usulan penetapan nomor induk PPPK kepada BKN.
Meski mengubah jadwal proses persetujuan dari Januari menjadi Februari 2024, pihak BKN berjanji akan menuntaskan persetujuan usulan nomor induk PPPK secara tepat waktu.***