Network
PR SOLORAYA - Polemik mengenai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diisukan akan dipecat karena gagal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) masih terjadi.
Permasalahan KPK ini turut mengundang perhatian masyarakat, pasalnya dikabarkan banyak hal-hal janggal yang terdapat dalam TWK tersebut.
Sebagaimana diketahui sebelumnya tentang perubahan UU KPK, pegawai KPK akan dialih statuskan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca Juga: Status Pegawai KPK Akan Beralih Menjadi ASN, Dewas: Tidak Akan Melemahkan Kinerja Kelembagaan
Banyak tokoh yang berpendapat bahwa pengalihan status KPK menjadi ASN tersebut akan memengaruhi fungsi KPK sebagai lembaga independen, yang bertugas menumpas korupsi yang terjadi di dalam negeri.
Tak lama ini, Mantan Juru Bicara KPK serta aktivis antikorupsi Febri Diansyah mengeluarkan cuitan di Twitter tentang isu pemecatan pegawai KPK karena gagal TWK.
Pada Rabu, 5 Mei 2021, dilansir Pikiranrakyat-Soloraya.com melalui akun Twitter resminya @febridiansyah, Febri Diansyah mengisyaratkan ketidaksetujuannya terhadap pemecatan pegawai KPK.
Baca Juga: CEK FAKTA: Jenazah Kru KRI Nanggala-402 Berhasil Ditemukan dan Dievakuasi
"Tp mereka yg teguh melawan korupsi justru disingkirkan dg alasan tdk lulus tes wwsan kebangsaan? Logika," tulisnya pada penggalan terakhir kalimat.
Febri berpendapat pemberhentian anggota KPK hanya karena tidak lulus TWK merupakan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi.
Hal itu dikarenakan KPK merupakan lembaga yang sangat berkontribusi dalam mengupas kasus dan menangkap pelaku korupsi.
"Yg tdk berwawasan kebangsaan itu ya KORUPTOR, bukan pemburu koruptor,
"Negeri ini dieksploitasi. Dihisap. Hak rakyat dicuri. Wawasan kebangsaan spt apa yg dimiliki koruptor?" tulis Febri Diansyah dalam postingannya.
Walau KPK belum resmi mempublikasikan hasil TWK, publik masih menunggu konfirmasi terkait kebenaran isu pemecatan tersebut.
Baca Juga: 6 Pertanyaan Penting yang Diajukan Ketika Anda Memutuskan untuk Memillih dan Memulai Bisnis
Sebagai informasi, TWK dilaksanakan atas amanat Peraturan KPK No.1/2021 pada Bab 3 tentang Mekanisme Pengalihan dan Penyesuaian, serta atas kerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). ***
