Network
PR SOLORAYA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Kemenkumham RI mengharapkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) untuk segera disahkan pada tahun 2021.
Melalui pengesahan RUU KUHP, diharapkan adanya kepastian hukum bagi masyarakat.
Dikutip Pikiranrakyat-Soloraya.com melalui Antara News pada 27 Mei 2021, Edward Omar Sharief Hiariej selaku Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) RI menjelaskan jika RUU KUHP tidak segera disahkan, maka tidak ada kepastian hukum bagi masyarakat.
Baca Juga: Tolak Ajakan Nikah Ivan Gunawan dengan Mahar Rp500 Juta, Ayu Ting Ting: Dia Kan Banyak Duit
“Sebab, kalau tidak disahkan maka pertanyaannya mau sampai kapan kita hidup dengan ketidakpastian hukum dengan berbagai terjemahan KUHP,” jelas Edward.
Menurut Edward, selama ini hakim yang telah dipercaya sebagai pengambil keputusan telah mengadili jutaan rakyat Indonesia di meja pengadilan dengan menggunakan KUHP yang tidak pasti terjemahan mana.
Sementara itu, pemerintah telah melakukan sosialisasi tentang RUU KUHP yang tersebar di 10 kota.
Baca Juga: Terus Berdoa Agar Bisa Berdamai dengan Atalarik Syah, Tsania Marwa: Mudah-mudahan Bisa Jadi Keluarga
Wilayah kota tersebut antara lain Ambon, Banjarmasin, Denpasar, Makassar, Mataram, Medan, Padang, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta.
