Network
"Ada tiga solusi yang ditawarkan, yaitu tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai dengan skala prioritas," kata Menpan RB.
Menpan RB juga berharap bahwa pelayanan publik dan reformasi birokrasi akan berjalan optimal menuju birokrasi berkelas dunia.
Baca Juga: Aplikasi E-Rapor Kurikulum Merdeka Tidak Bisa Digunakan pada Laptop yang Berbeda? Ini Kata Kemdikbud
“Prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal, menuju birokrasi berkelas dunia, dan di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan,” ucap Menpan RB.
Menurut Menpan RB, tiga solusi yang ditawarkan tersebut tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan baik untuk pemerintah maupun untuk non ASN atau tenaga honorer.
Diantara ketiga solusi yang ditawarkan Menpan RB tersebut, terdapat solusi yang dapat menjadi kabar gembira bagi seluruh non ASN atau tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintah.
Baca Juga: Link Download E-Rapor Kurikulum Merdeka Lengkap dengan Panduan, Guru dan Operator Unduh Disini!
Solusi itu adalah seluruh non ASN atau tenaga honorer akan diangkat menjadi ASN semuanya. Dalam hal ini berarti semua masalah penataan honorer terkait status kepegawaiannya akan selesai.
Akan tetapi, jika solusi tersebut dijalankan maka perlu adanya kekuatan keuangan negara yang cukup besar untuk membayar gaji tenaga honorer atau non ASN yang sudah menjadi ASN.
Selain itu, pemerintah juga akan ada tantangan terkait kualitas dan kualifikasi tenaga honorer atau non ASN tersebut yang masih meraba-raba.
