Network
BERITASOLORAYA.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar rapat bersama BKN dan Asosiasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Seluruh Indonesia di Kantor Kementerian PANRB.
Adapun rapat tersebut diadakan guna membahas penanganan terkait tenaga non ASN atau tenaga honorer.
Rapat tersebut membahas penyamaan persepsi terhadap penyelesaian terkait tenaga honorer dan mendorong masing-masing instansi pemerintah dalam mempercepat proses pemetaan, validasi data, serta menyiapkan roadmap penyelesaian non ASN.
Baca Juga: Benarkah Tenaga Honorer Diangkat Menjadi ASN 2023? PANRB Beri Jawaban, Simak Hal Berikut....
Dilansir BeritaSoloRaya.com dari laman KemenPANRB, 18 Januari 2023, dari rapat tersebut dihasilkan beberapa alternatif penyelesaian yang mempertimbangkan berbagai faktor, seperti sisi kemanusiaan dan masa pengabdian tenaga honorer.
“Hari ini kita mendetailkan alternatif terbaik terutama untuk non ASN di seluruh Indonesia. Dan tadi mulai mengerucut ada beberapa alternatif yang nanti dirumuskan,” jelas MenPANRB, Abdullah Azwar Anas sebagai pemimpin Rapat Koordinasi Bersama pada Rabu, 18 Januari 2023.
“Insyaallah nanti opsi terbaik bagi semuanya yang akan dijalankan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai faktor,” sambungnya.
Selain faktor kemanusiaan dan juga masa pengabdian, faktor lain yang dipertimbangkan adalah keuangan, sehingga daerah-daerah di Indonesia tidak merasa tertekan untuk pembiayaan tenaga honorer ini.
Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) yang merangkap Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, sehingga tercipta win-win solution.
