Network
Dirinya berharap pemerintah dapat mempertimbangkan masa pengabdian honorer mengingat rekrutmen CPNS dan PPPK pada tahun 2023 ini akan dibuka.
“Kami mendesak rekrutmen PPPK yang berkeadilan dengan memperhitungkan masa kerja. Ini bukan tuntutan yang berlebihan,” ujarnya dikutip BeritaSoloRaya.com dari laman Antara.
“Jadi, bukan sesuatu yang tidak mungkin, melainkan sesuatu yang mungkin. Kita cari solusi, tanpa merevisi UU ASN pun saya kira bisa,” tambah Rieke.
Baca Juga: Kemdikbud Beri Dua Kabar untuk Guru Non Sertifikasi, Ada Kabar Baik dan Buruk, Cek Segera
Selain soal masa kerja dan usia honorer, Rieke juga memiliki permintaan untuk Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Mendagri Tito Karnavian, Menkumham Yasonna H. Laoly, Sekretaris Kabinet Pramono Agung serta Menkeu Sri Mulyani.
Hal yang menjadi permintaan Rieke adalah jaminan hari tua dan pensiun untuk para pegawai non ASN dan PPPK.
Atas persoalan tersebut, Rieke mengaku telah menyurati secara resmi para menteri terkait.
“Ini nasib jutaan orang. Negara bisa runtuh kalau tanpa pelayanan publik yang begitu banyak,” ujar Rieke yang yakin Presiden serta jajaran kementerian bisa rasional dalam mengatasi soal honorer.
Baca Juga: Meski Perpanjangan Kontrak, Honorer Harus Tetap Waspada, Ternyata Begini Alasannya…
Sebelumnya, Rieke sempat berbincang dengan Menteri PANRB soal nasib honorer dan pegawai PPPK.
