Selama ini, Ganjar menyebut kalau negara belum bisa menyediakan pegawai pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
Karena itu, merekrut tenaga honorer dibutuhkan untuk mengisi kekurangan dan kekosongan pegawai ASN.
“Bisa saja solusinya boleh mengangkat honorer, tapi syaratnya daerah yang mengangkat honorer harus membiayai sendiri, tidak membebani pemerintah pusat. Saya kira, itu solusi yang sangat bagus,” usul mantan anggota DPR RI ini.
Lantas, Ganjar memberikan solusi soal format apa yang bisa digunakan oleh pemerintah dan inovasi yang diberikan oleh Ganjar.
Baca Juga: HORE, Pemerintah Akan Jadikan Honorer Naik Level Menjadi PNS Tanpa Tes, Syaratnya Gampang Banget...
“Yang penting kontraknya saja. Sebenarnya ada format Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bisa ditempuh. Tapi untuk kerja yang sifatnya terbatas, maka tenaga kontrak diperlukan. Untuk menghindari honorer, ya tinggal dikontrakkan saja, jadi ada determinasi waktu untuk mengerjakan itu,” terang Ganjar.
Lalu Ganjar juga menyebut inovasi lain yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang semata-mata agar pelayanan publik tidak terganggu.
“Ketika pemerintah belum sanggup memberikan jaminan suplai pegawai, maka tenaga kontrak diperlukan. Tinggal formatnya apa? P3K, harian lepas (harlep) atau konsep honorer? Kalau honorer sekarang tidak boleh, pakai harlep saja,” pungkas Ganjar.
Baca Juga: MANTAP, 5 Profesi Ini Dapat Prioritas di CPNS 2023, Dimudahkan Jalannya Jadi PNS, Selamat...