Network
"Jadi sekarang sedang dimatangkan. Ada opsi-opsi, yang jelas pemerintah berusaha agar tidak ada pemberhentian, tapi di sisi lain juga tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang sognifikan dan tetap sesuai regulasi,” ujar Menteri PANRB sehabis sidang kabinet paripurna.
Menurut yang dipaparkannya, opsi-opsi alternatif yang sudah disediakan untuk menangani tenaga honorer itu sedang dimasak secara terus-menerus bersama parlemen DPR dan DPD, APKASI, APEKSI, APPSI, BKN, serta beberapa perwakilan dari tenaga honorer.
Menteri Anas juga membahas pertemuannya bersama para gubernur dalam Rakernas APPSI di Balikpapan beberapa hari yang lalu. Anas menyebutkan, tenaga honorer berperan penting dalam sistem pelayanan publik sehingga ia berusaha untuk menemukan jalan tengah yang terbaik.
Baca Juga: 8 Ide Kegiatan di Bali yang Menarik untuk Dilakukan dan Anti Bosan, Anda Akan Mencobanya?
“Secara faktual, memang tenaga non-ASN berperan dalam pelayanan publik, sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti soal pendidikan, kesehatan maupun pelayanan publik lainnya," katanya.
Pernyataan Menpan RB ini tampaknya masih belum cukup memuaskan bagi para tenaga honorer yang meminta kepastian. Salah satunya para tenaga honorer Kota Cirebon yang tergabung dalam Aliansi Honorer Nasional Cirebon. Mereka berharap ada peluang mengikuti seleksi PPPK.
Pada Januari lalu, Komisi I DPRD Kota Cirebon bahkan sempat mengutarakan harapannya terhadap nasib tenaga honorer K2 setelah rapat dengar pendapat. Dalam rapat yang juga dihadiri Aliansi Honorer Nasional Cirebon, tenaga honorer K2 memohon agar diberi akses untuk mengikuti seleksi PPPK.
Baca Juga: Adriana Lima Jadi Duta Piala Dunia Wanita 2023. Kenapa Harus Supermodel dan Bukan Olahragawan?
Harapan tersebut keluar dari mulut Dani Mardani selaku Ketua Komisi DPRD I Kota Cirebon usai AHN Cirebon mengatakan harapannya agar tenaga honorer mendapat kejelasan.
“Dari pihak kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dengan jelas menegaskan bahwa belum ada kebijakan dari pemerintah pusat ke arah sana. Karena itu kami semua menaruh harapan tenaga K2 ini bisa diikutsertakan pada seleksi PPPK,” ucapnya.
