Network
Persoalan terbatasnya anggaran juga terjadi di Provinsi Bengkulu yang tidak dapat melaksanakan tes CASN dan PPPK pada tahun 2023 meski pemerintah membutuhkan tenaga kesehatan dan pendidik.
Hal ini diungkap Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri yang mengatakan bahwa Bengkulu tidak dapat melaksanakan tes CASN dan PPPK tahun 2023.
Hamka menambahkan bahwa APBD 2023 untuk belanja pegawai Provinsi Bengkulu telah mencapai 40 persen. Padahal, aturan di Kementerian Dalam Negeri penggunaan APBD idealnya sekitar 30 persen.
Meski demikian, tambah Hamka, jika pemerintah pusat bisa memberikan tambahan anggaran belanja pegawai maka pelaksanaan tes CASN dan PPPK 2023 akan dilaksanakan.
Baca Juga: DPR Sebut Pembatalan Penghapusan Tenaga Honorer Bisa Jadi Kenyataan, Asalkan…
Sebelumnya Menpan RB menegaskan bahwa seleksi CASN dan PPPK tahun 2023 akan dibuka untuk umum dan tidak hanya melalui jalur sekolah kedinasan.
Formasi seleksi CASN dan PPPK 2023, kata Menpan RB, fokus pada pemenuhan talenta digital selain pemenuhan tenaga kesehatan dan pendidikan.
Menurut Menpan RB, hal ini sebagai bentuk transformasi digital untuk membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Kendati demikian, rekrutmen CASN 2023 akan mempertimbangkan seperti indikator jumlah PNS yang pensiun, pemenuhan SDM untuk mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran.
Baca Juga: Hmm.. Pengadaan ASN 2023 Terapkan Prinsip Zero Growth, Tenaga Honorer Wajib Waspada!
