Network
BERITASOLORAYA.com – Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) saat ini hanya akan mengukur dampak dan hasil. Hal ini dilakukan guna mempercepat dampak nyata RB sesuai arahan Presiden Jokowi.
Prosedur terkait evaluasi RB sebelum ini melalui proses yang panjang, dan hanya mengukur proses dan kepatuhan, serta fokus terhadap pengumpulan laporan.
Terdapat sejumlah 259 indikator proses dan administratif yang harus diisi, juga ribuan lembar laporan yang perlu disampaikan pada evaluasi RB sebelumnya. Tapi, saat ini hanya ada sekitar 26 indikator hasil yang bakal mendapat penilaian.
Baca Juga: Tinjau Jalan Tol Cisumdawu, Menteri Basuki Perkirakan Selesai Sebelum Lebaran 2023
“Penyederhanaan ini menghasilkan efisiensi pada anggaran yang cukup besar, mencapai setidaknya Rp150 milyar per tahun yang bisa digunakan untuk membiayai program pembangunan yang dampaknya lebih besar,” terang Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, dikutip BeritaSoloRaya.com dari laman KemenPANRB pada Sabtu, 1 April 2023.
Jumlah efisiensi ini adalah perkiraan anggaran instansi pemerintah yang dikeluarkan untuk Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan untuk rapat, konsultan, dan lain lain-lain.
Jadi, Anas mengatakan bahwa pikiran akan menghilangkan tahapan penilaian mandiri pada evaluasi RB.
Baca Juga: HORE! DAMRI Rilis Angkutan Lebaran Rute Ponorogo - Tangerang Via Jakarta, Dapat Dipesan Sekarang!
Selain itu, Anas mengatakan sudah meluncurkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 tahun 2023 mengenai Perubahan Road Map RB 2020-2024, guna mengawali babak baru dari pelaksanaan RB yang lebih berdampak.
“Pemerintah saat ini masih dihadapkan pada permasalahan internal birokrasi atau problem hulu), layaknya birokrasi yang begitu prosedural, lambat, berbelit, boros, hingga inkompeten. Kondisi inilah yang selama 10 tahun terakhir coba diperbaiki lewat RB,” paparnya.
Dalam sosialisasi yang diikuti oleh seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah dan Forkopimda Provinsi Jawa Tengah tersebut. Menteri Anas memaparkan bahwa hasil dari RB ini terkadang memerlukan waktu yang tidak sebentar.
Baca Juga: Ini Hasil Laga PSM Makassar Usai Taklukkan Madura United 3-1
“Maka, RB secara langsung perlu menyasar berbagai masalah utama pembangunan yang jika ditunaikan akan mempercepat dampak yang nyata. Percepatan terhadap dampak RB inilah yang dilaksanakan melalui RB tematik,” terang Anas.
Lebih lanjut Menteri Anas menuturkan RB Tematik merupakan bingkai yang digunakan untuk mengurai serta menyelesaikan masalah (bottleneck) tata kelola, yang berkaitan dengan isu atau program prioritas pemerintah (Presiden), supaya manfaatnya segera dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ada empat fokus RB Tematik yang ditetapkan saat ini, di antaranya yaitu Peningkatan Investasi, Pengentasan Kemiskinan, Akselerasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, dan fokus pada isu prioritas Presiden layaknya penggunaan produk dalam negeri dan penekanan angka inflasi.
Anas juga menegaskan gerak birokrasi perlu sejalan dengan target yang diprioritaskan pemerintah, sehingga birokrasi akan memberikan dampak langsung bagi masyarakat luas.
Pelaksanaan RB Tematik secara serempak akan dilakukan dengan skala nasional oleh seluruh kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, serta pemerintah kota atau kabupaten.
Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah turut menyatakan bahwa birokrasi akan senantiasa menghadapi tantangan sesuai perkembangan zaman.
Birokrasi tidak boleh menyerah, katanya, maka reform-nya yang harus dilakukan. Buat kami yang penting integritas terlebih dahulu.
Baca Juga: Dapat Tunjangan Hari Raya? Ternyata Begini Cara Bijak Mengelolanya agar Tidak Ludes Seketika...
Ganjar Pranowo berkomitmen bahwa pengentasan kemiskinan harus betul-betul dilakukan dengan nyata dan serius. Ia mengajak semua pihak untuk menggali sumber daya negara di luar APBD. Mencari cara yang out of the box.***
