Network
BERITASOLORAYA.com - Ganjar Pranowo menjadi salah satu pemerintah daerah tegas menolak penghapusan tenaga honorer.
Ganjar Pranowo tegas menolak karena provinsi yang dirinya pimpin, Jawa Tengah, sangat masih membutuhkan jasa guru honorer.
Kalau guru honorer dihapus, Ganjar Pranowo khawatir guru yang mengajar di sekolah-sekolah Jawa Tengah bisa habis dan kekurangan guru.
Baca Juga: PENTING, Ini 7 Syarat Bagi Pensiunan PNS Jika Mau Mendapatkan Dana Pensiun 2023, Cek Segera...
Selain menolak penghapusan guru honorer, Ganjar Pranowo juga menyoroti gaji guru honorer yang ternyata masih berada di bawah upah minimum.
Gaji guru honorer memang sangat jauh sekali dari kata layak dan bahkan sejahtera, hal tersebutlah yang menjadi perhatian Ganjar selama ini.
Banyak sekali guru honorer yang ingin menjadi PNS tapi terkendala batasan usia, karena batas usia untuk menjadi PNS adalah 35 tahun.
Baca Juga: Pendaftaran Sekolah Kedinasan IPDN 2023 Sudah Resmi Dibuka, Ini Jumlah Kuota yang Dibuka di Provinsi Besar
Sedangkan, banyak sekali guru honorer yang sudah berusia lanjut atau tua, sehingga tidak bisa menjadi PNS.
Karena masalah tersebut, Ganjar mengusulkan agar guru honorer segera mendaftar seleksi untuk menjadi PPPK.
Dengan menjadi PPPK, tentu ekonomi guru honorer akan menjadi jauh lebih baik, karena akan mendapatkan gaji yang layak dan juga tunjangan dari pemerintah, karena statusnya sudah menjadi ASN.
Baca Juga: Minta Dijadikan PNS, Ganjar Pranowo Malah Berikan Guru Honorer Ini Satu Unit Motor: Biar Semangat !
Soal masalah gaji sendiri, Ganjar sudah melakukan kontak dengan kepala daerah yang lain, agar bisa memberikan gaji guru honorer sesuai dengan upah minimum kota atau kabupaten tempat dirinya mengajar.
“Selain itu, soal gaji kami sudah mengeluarkan surat edaran kepada bupati/wali kota untuk menggaji seluruh guru honorernya standar Upah Minimum Kabupaten/Kota. Dan itu sudah dilaksanakan dengan baik. Bagi yang belum, saya minta surat edaran itu dilaksanakan,” kata Ganjar.
Ganjar juga berharap Kementerian PANRB dan Kemendikbud bisa duduk bareng mencarikan solusi untuk menyelesaikan masalah guru honorer yang tidak kunjung selesai dari tahun ke tahun.
Baca Juga: PNS Full Senyum, Jokowi Mudahkan Urusan ASN Dalam Pelayanan Pegawai, Makasih Pakde...
Bahkan, Ganjar meminta pemerintah pusat bisa mengubah regulasi agar kehidupan guru honorer bisa menjadi jauh lebih layak.
“Bisakah kita mengubah regulasi, karena mereka tidak bisa jadi PNS. Izinkan mereka diberikan Surat Keputusan (SK), sehingga negara mengintervensi,” ucap Ganjar.
Kalau guru honorer bisa mendapatkan pengakuan akan statusnya, maka kehidupan ekonomi mereka tentu akan menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya.
Baca Juga: Prihatin Gaji Guru Honorer Dibawah Standar Upah Minimum, Ganjar Pranowo: Kemendikbud Harus Turun Tangan...
“Mungkin mereka tidak bisa menjadi PNS, tapi kalau tunjangan bisa diberikan dari sertifikasi, maka ini akan menambah pendapatan mereka. Sehingga hidupnya lebih sejahtera,” pungkas Ganjar. ***
