Network
BERITASOLORAYA.com – Bulan November 2023 disebut sebagai tenggat waktu penyelesaian non ASN. Pasalnya, akan ada kebijakan penghapusan tenaga honorer pada bulan tersebut.
Menjelang penghapusan tenaga honorer di bulan November 2023, Kementerian PANRB kembali mengadakan rapat kerja bersama Komisi II DPR RI.
Rapat kerja Kementerian PANRB bersama Komisi II DPR RI ini diadakan dalam rangka membahas tindak lanjut penyelesaian masalah non ASN atau honorer di instansi pemerintah.
Baca Juga: UPDATE! 2,3 Juta Lebih Honorer Sudah Punya SPTJM, Menpan RB dan DPR Tegaskan Jangan Ada PHK Massal
Pimpinan Kementerian PANRB, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menegaskan kesepahaman bersama terkait prinsip dasar penyelesaian honorer harus disepakati.
Oleh karena itu, rapat kerja bersama DPR ini dilandasi kesamaan pedoman dalam mengambil solusi alternatif penyelesaian honorer.
Dikutip BeritaSoloRaya.com dari portal resmi menpan.go.id, Menpan RB Azwar Anas kembali menegaskan arahan Presiden Jokowi dalam penyelesaian honorer.
Azwar Anas mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah mengarahkan agar penyelesaian non ASN harus dilakukan dengan jalan tengah.
Baca Juga: Bergabunglah dengan Kementerian PANRB: Pendaftaran Rekrutmen Staf Ahli Diperpanjang hingga 11 April 2023!
Ia menyatakan bahwa dalam rapat kerja Kementerian PANRB bersama Komisi II DPR RI ini akan semakin mempertajam skema kebijakan penyelesaian non ASN yang kini sedang digodok.
Lebih lanjut, Menpan RB memaparkan bahwa berdasarkan masukan dari DPR maupun stakeholders, ada beberapa prinsip dasar yang diberlakukan dalam penyelesaian honorer.
Beberapa prinsip dasar itu antara lain:
- Penanganan honorer menghindari PHK massal,
Baca Juga: YES! Kemdikbud Umumkan 4.429 Guru di Jawa Tengah Lolos Seleksi PGP, Cek Daftar Nama di Sini
- Penanganan honorer menghindari pembengkakan anggaran
