Network
Ia sangat menginginkan agar pemerintah menghindari betul APBN dijadikan jaminan utang KCJB sehingga jadi tersandera.
Baca Juga: Resep Sayur Ketupat Labu Siam, Dijamin Jadi Rebutan!
Sebagai informasi, CDB atau China Development Bank meminta adanya jaminan utang proyek KCJB melalui APBN.
Jaminan utang yang diminta China ditujukan untuk membayar pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB, yang segera ditolak oleh Luhut Binsar Pandjaitan.
Maka, China tengah menimbang-nimbang ulang usai Luhut menjelaskan kepada pemerintah China bahwa hal itu justru akan membutuhkan prosedur yang lebih panjang dan sulit.
Lebih jauh Luhut Binsar Panjaitan mendorong anggaran lewat PT PII karena merupakan struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak tahun 2018.
Baca Juga: Resep dan Cara Membuat Bumbu Opor Ayam Kuning Anti Gagal, Jadi Kesayangan Ibu Mertua!
Senada dengan Gus Muhaimin, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti, juga menolak permintaan Pemerintah China agar APBN Indonesia dijadikan jaminan proyek KCJB.
LaNyalla Mattalitti mengemukakan, proyek KCJB memang harus bersifat business to business (B2B). Ini disebabkan BUMN di dalam konsorsium tersebut bertindak sebagai badan usaha, bukan mewakili pemerintah Indonesia.
“Jadi, tidak bisa China minta jaminan APBN. Wajib kita tolak karena pasti merugikan posisi Indonesia. DPD RI akan memberi catatan kepada DPR RI ketika penyusunan RUU APBN 2024 nanti,” papar LaNyalla Mattalitti.
