Di sisi lain, Mendikbud Nadiem Makarim mengungkapkan dalam Rapat Tingkat Menteri tersebut bahwa ia menginginkan lebih banyak guru honorer atau non ASN yang bisa menjadi PPPK.
“Dan kami juga memikirkan bagaimana kedepannya kita menyelesaikan masalah kebutuhan guru ini secara lebih efisien,” ujar Mendikbud Nadiem Makarim yang dikutip BeritaSoloRaya.com dari laman resmi Kemenpan RB.
Sementara itu, Wamenkeu Suahasil Nazara mengungkapkan pembahasan yang dibicarakan dalam Rapat Tingkat Menteri tersebut digelar untuk memahami kebutuhan pendanaan pendidikan.
Disampaikan oleh Suahasil Nazara jika pemerintah telah mempunyai BOS dan alokasi guru ASN yang berada di pemerintah daerah. Lalu pemerintah mencari cara agar lebih sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Agus Fathoni selaku Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri juga mengatakan bahwa aspirasi dari bawah menjadi perhatian pemerintah yang kemudian didiskusikan bersama-sama untuk menyelesaikannya.
Demikian informasi mengenai guru honorer atau non ASN yang sedang dicari penyelesaiannya oleh Menpan RB secara kolaboratif dengan Kemendikbud, Kemenkeu, serta Kemendagri.***