Network
Rapat Tingkat Menteri tersebut dihadiri antara lain oleh Suahasil Nazara selaku Wamenkeu, Luky Alfirman selaku Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Isa Rachmatarwata selaku Dirjen Anggaran Kemenkeu, dan Agus Fathoni selaku Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Pada Rapat Tingkat Menteri Menpan RB dengan Mendikbud Nadiem Makarim tidak hanya persoalan guru honorer atau non ASN tetapi juga membahas mengenai masalah guru yang ada di berbagai wilayah di Indonesia.
Baca Juga: Pendaftaran Seleksi Mandiri PTN-Barat 2023 Sudah Dibuka, Jadwal, Syarat, dan Biaya Cek di Sini..
Seperti yang disampaikan oleh Mendikbud Nadiem Makarim bahwa jajarannya mencari cara agar persoalan guru honorer atau non ASN cepat selesai.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Mendikbud Nadiem Makarim adalah dengan mengimbau pemerintah daerah untuk segera mengusulkan formasi guru PPPK berdasarkan kebutuhan.
Di samping itu, usulan formasi PPPK bagi guru honorer atau non ASN yang diterima sebesar 266.560 formasi per 1 Mei 2023.
Menpan RB bersama pemerintah pusat sekaligus pemerintah daerah secara kolaboratif harus cepat menyelesaikan persoalan formasi terkait dengan kebutuhan guru PPPK.
Menpan RB menjelaskan hal ini merupakan arahan dari Presiden RI Jokowi untuk persoalan guru honorer atau non ASN yang harus diselesaikan.
