Network
BERITASOLORAYA.com - Keinginan Kemendikbud untuk mencetak 1 juta guru PPPK masih belum mencapai target di tahun 2023 ini.
Masih banyak pengusulan pemda yang tidak sesuai target dari Kemendikbud untuk mencetak 1 juta guru PPPK di tahun 2024 agar kuota bisa terpenuhi.
Karena masalah tersebut, Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim mengeluarkan sistem marketplace yang digunakan untuk mencetak 1 juta guru PPPk di tahun 2024.
Baca Juga: HORE, Kabar Gembira Untuk Guru Penerima Tunjangan Sertifikasi Jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK, Sudah Cair...
Tentu dengan keluarnya platform marketplace guru ini menjadi polemik di tengah masyarakat, dimana ada yang pro dan kontra dengan kebijakan Nadiem Makarim ini.
Ada anggota DPR yang tidak setuju dengan sistem marketplace guru ini karena menilai guru akan disamakan dengan tukang ojek online.
Nadiem Makarim mengatakan kalau sistem marketplace ini akan bisa digunakan di tahun 2024 mendatang.
Baca Juga: PNS Bersiap Tahun 2024, Tukin Bakal Dirombak Oleh MenpanRB, Ini Alasannya...
Lantas, guru honorer dan guru ASN bertanya-tanya, apa itu sistem marketplace guru ?
Sistem marketplace guru diperkenalkan oleh Nadiem Makarim sebagai bentuk mencari talenta guru yang bisa direkrut untuk mengajar di sekolah-sekolah.
Sistem marketplace guru ini berisi data berbagai guru yang layak mengajar dan berkualifikasi Kemendikbud.
Baca Juga: Jungkook BTS Ingin Lihat Hantu, Sarah Wijayanto Ajak Collab Bareng, ARMY Indonesia Heboh !!
Nantinya, semua institusi pendidik di Indonesia bisa mengakses marketplace ini dan merekrut guru yang dinilai cocok dan sesuai dengan kriteria dari yayasan atau lembaga pendidikan tersebut.
Dalam platform marketplace guru tersebut akan berisi tentang lulusan PPG Prajabatan, guru honorer, guru ASN dan harapannya kualitas guru bisa naik dengan sistem marketplace ini.
Sistem marketplace guru ini diharapkan bisa menaikkan kompetensi calon guru yang ingin menjadi guru dan mengajar calon penerus bangsa di berbagai sekolah.
Nantinya, anggaran gaji dan tunjangan guru ASN akan dialihkan atau dibayarkan ke sekolah dari yang sebelumnya diatur oleh Pemerintah Daerah atau Pemda.
Nadiem Makarim mengaku sudah membahas platform marketplace guru ini bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
Dewan Perwakilan Rakyat Komisi X juga sudah diajak presentasi soal marketplace guru ini. ***
